• Kamis, 19 November 2026

Penyiksaan oleh Oknum TNI di Aceh: Menistakan Pancasila dan Melukai Demokrasi

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Rabu, 4 Maret 2026 | 11:00 WIB



Baca juga : TNI Harus Fokus Pada Pertahanan, Bukan Izin Keramaian





Dalam kerangka Pancasila sebagai grundnorm (Hans Kelsen), setiap tindakan penyelenggara negara harus tunduk pada nilai dasarnya. Penyiksaan jelas bertentangan secara diametral dengan sila kedua.





Demokrasi dan Supremasi Hukum





Demokrasi bukan hanya soal pemilu dan pergantian kekuasaan, melainkan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum. Robert A. Dahl dalam konsep polyarchy menekankan pentingnya jaminan hak-hak sipil sebagai prasyarat demokrasi yang sehat.





Jika aparat bersenjata dapat melakukan kekerasan tanpa kontrol ketat, maka demokrasi berubah menjadi formalitas kosong.





Pengalaman sejarah Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru, menunjukkan bagaimana dominasi militer dalam ruang sipil kerap berujung pada pelanggaran HAM. Reformasi 1998 telah mengamanatkan profesionalisme TNI dan pemisahan tegas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil.





Karena itu, setiap tindakan kekerasan oleh aparat militer terhadap warga sipil mengingatkan publik pada bayang-bayang otoritarianisme yang seharusnya telah ditinggalkan.





Demokrasi mensyaratkan akuntabilitas. Tanpa proses hukum yang transparan dan adil terhadap pelaku, kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terkikis.





Guillermo O’Donnell menyebut akuntabilitas horizontal—yakni kontrol antar-lembaga negara—sebagai elemen penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, mekanisme peradilan dan pengawasan sipil harus berjalan tegas dan terbuka.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X