Bahkan satu tahun setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen politik terkait pentingnya perlindungan pekerja rumah tangga, isu ini belum juga terlihat menjadi fokus utama agenda legislasi DPR.
Saatnya Negara Tidak Hanya Menikmati
Bagi jutaan pekerja rumah tangga, RUU PPRT bukan sekadar dokumen hukum. Undang-undang ini adalah pintu masuk untuk mendapatkan hak dasar yang selama ini sulit mereka akses.
Sudah waktunya pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan yang setara dengan pekerja sektor lain: jaminan kesehatan, akses pelatihan kerja, sistem pengawasan hubungan kerja yang jelas, hingga kesempatan memperoleh bantuan sosial dan berbagai program perlindungan negara lainnya.
Tanpa payung hukum yang kuat, semua itu hanya akan terus menjadi wacana di meja rapat.
Dan selama negara masih menunda, jutaan pekerja rumah tangga tetap bekerja dalam ruang abu-abu: hadir setiap hari dalam kehidupan masyarakat, tetapi hampir tidak terlihat dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional.
Redaksi Energi Juang News