Kematian Minta (56), warga Kampung Bayabang, Cugenang, Kabupaten Cianjur, setelah dianiaya tetangganya sendiri, Ujang Ahmad (41), karena dituduh mencuri labu siam dari kebun pelaku, menghadirkan ironi yang menyesakkan nurani publik. Sebuah komoditas sederhana yang biasa tumbuh di pekarangan pedesaan justru menjadi pemantik tragedi kemanusiaan yang berujung hilangnya nyawa seseorang.
Peristiwa ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai konflik antarindividu. Ia merupakan cermin dari problem sosial yang lebih dalam: kegagalan negara memajukan kesejahteraan umum serta memudarnya nilai gotong royong dalam masyarakat.
Dalam perspektif konstitusi Indonesia, kesejahteraan rakyat bukan sekadar slogan moral, melainkan kewajiban negara. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa tujuan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum.” Amanat tersebut menempatkan kesejahteraan sosial sebagai fondasi utama kehidupan bernegara.
Ketika seorang warga harus mengambil labu siam dari kebun tetangga demi bertahan hidup dan kemudian kehilangan nyawanya akibat tindakan brutal maka pertanyaan konstitusional yang mendasar muncul:
di manakah peran negara dalam menjamin kesejahteraan warganya?
Tragedi ini menunjukkan bahwa bagi sebagian masyarakat, akses terhadap kebutuhan dasar masih rapuh. Dalam kondisi demikian, konflik kecil terkait sumber daya yang seharusnya bisa diselesaikan secara sosial justru berkembang menjadi kekerasan mematikan.
Sosiolog Norwegia, Johan Galtung, dalam teori structural violence menjelaskan bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk tindakan fisik langsung. Kekerasan juga dapat muncul dari struktur sosial yang membuat sebagian orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
Ketika sistem ekonomi dan sosial gagal menjamin kehidupan layak bagi warga, maka kondisi tersebut menciptakan potensi konflik horizontal di tingkat masyarakat.