Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Putusan Panel Sengketa di World Trade Organization (WTO) dalam perkara European Union — Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels (DS593) menjadi tonggak penting bagi Indonesia dalam menghadapi kebijakan diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak sawit.
Panel WTO pada dasarnya menilai bahwa sejumlah kebijakan Uni Eropa terkait biofuel berbasis sawit tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang nondiskriminatif.
Namun persoalannya tidak berhenti pada putusan tersebut. Sikap Uni Eropa yang lamban dan tidak sepenuhnya patuh terhadap rekomendasi panel justru memperlihatkan sesuatu yang lebih mendasar: sebuah mentalitas kolonial yang masih bertahan dalam tata ekonomi global.
Diskriminasi Sawit dalam Kebijakan Energi Uni Eropa
Masalah bermula ketika European Union pada 2019 menerbitkan Renewable Energy Directive II (RED II) beserta aturan pelaksananya, Delegated Regulation on High ILUC-Risk Feedstock. Melalui kebijakan ini, Uni Eropa menetapkan target penggunaan energi terbarukan hingga 2030, tetapi sekaligus mengklasifikasikan minyak sawit sebagai bahan baku biofuel berisiko tinggi terhadap Indirect Land Use Change (ILUC).
Klasifikasi tersebut membuat minyak sawit secara bertahap dikeluarkan dari kategori energi terbarukan yang dapat dihitung dalam target energi hijau Uni Eropa. Konsekuensinya jelas: ekspor sawit dari Indonesia menghadapi hambatan struktural untuk masuk ke pasar Eropa.