Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Ketegangan geopolitik global kembali menempatkan perekonomian Indonesia pada posisi yang rentan. Perang yang terus berkobar antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran telah mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga melampaui level US$ 100 per barel.
Dalam sejarah ekonomi energi global, lonjakan harga minyak hampir selalu diikuti oleh tekanan fiskal pada negara-negara pengimpor minyak, termasuk Indonesia.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah dituntut mengambil langkah fiskal yang cepat dan rasional. Salah satu opsi yang mendesak dipertimbangkan adalah mengalihkan sebagian anggaran dari program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih untuk menjaga stabilitas harga BBM.
Tanpa langkah korektif, lonjakan harga minyak dunia berpotensi mengguncang APBN dan memaksa pemerintah menaikkan harga bahan bakar, yang dampaknya jauh lebih luas bagi perekonomian nasional.
Ancaman Fiskal dari Lonjakan Harga Minyak
Indonesia masih menghadapi ketergantungan yang cukup besar terhadap impor minyak. Dalam kerangka ekonomi politik energi, kondisi ini sering disebut sebagai import dependency, yaitu situasi ketika negara harus menyerap volatilitas harga global karena tidak memiliki kapasitas produksi domestik yang cukup.
Ekonom energi seperti Daniel Yergin dalam The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power menegaskan bahwa fluktuasi harga minyak bukan sekadar persoalan komoditas, tetapi juga persoalan geopolitik yang secara langsung memengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara pengimpor energi. Ketika konflik meluas di kawasan Timur Tengah—pusat produksi minyak dunia—pasar energi akan merespons dengan lonjakan harga yang tajam.