Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengancam akan “menertibkan” pengkritik pemerintah karena dianggap “tidak patriotik” bukan sekadar problem retorika politik. Ia mencerminkan kekeliruan mendasar dalam memahami prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
Lebih jauh, pernyataan tersebut berpotensi menggerus fondasi demokrasi yang justru mensyaratkan kritik sebagai bagian dari kehidupan bernegara yang sehat.
Dalam kerangka teori demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas, ruang publik adalah arena di mana warga negara bebas mengemukakan pendapat, termasuk kritik terhadap kekuasaan. Kritik bukanlah ancaman, melainkan mekanisme koreksi yang esensial untuk memastikan kekuasaan tidak menyimpang.
Negara yang membungkam kritik, atau bahkan sekadar memberi label “tidak patriotik” kepada pengkritik, pada dasarnya sedang menutup ruang deliberasi yang menjadi jantung demokrasi itu sendiri.
Secara konstitusional, jaminan kebebasan berpendapat di Indonesia sangat jelas. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Dalam perspektif teori konstitusionalisme, sebagaimana dijelaskan oleh Friedrich Hayek, pembatasan kekuasaan negara adalah inti dari negara hukum. Ketika negara mulai mendefinisikan kritik sebagai ancaman terhadap patriotisme, maka batas antara kekuasaan yang sah dan otoritarianisme menjadi kabur.
Lebih jauh, pelabelan “tidak patriotik” terhadap pengkritik menunjukkan reduksi makna patriotisme itu sendiri. Patriotisme, dalam tradisi republik, justru berarti kesetiaan pada nilai-nilai konstitusi dan keberanian untuk mengoreksi penyimpangan kekuasaan.