• Kamis, 19 November 2026

Menjaga Supremasi Sipil: Adili Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS di Peradilan Umum!

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 19 Maret 2026 | 06:05 WIB



Lebih jauh, mengadili pelaku dari unsur militer di peradilan umum merupakan langkah konkret untuk memperkuat akuntabilitas publik. Peradilan militer kerap dikritik karena kurang transparan dan berpotensi melindungi pelaku dari hukuman yang setimpal.





Dalam perspektif teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Guillermo O’Donnell, demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya mekanisme horizontal accountability, di mana institusi negara saling mengawasi dan tidak saling melindungi dari pertanggungjawaban hukum.





Jika kasus ini ditangani secara eksklusif dalam sistem peradilan militer, maka potensi konflik kepentingan menjadi besar. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan negara secara keseluruhan.





Sebaliknya, membawa kasus ini ke peradilan umum akan menunjukkan bahwa negara tidak mentoleransi impunitas, serta menjamin proses hukum yang lebih terbuka dan independen.





Selain itu, penting untuk melihat kasus ini dalam konteks perlindungan terhadap masyarakat sipil dan kebebasan berpendapat. Aktivis seperti Andrie Yunus menjalankan peran penting dalam demokrasi sebagai bagian dari civil society yang mengawasi kekuasaan.





Kekerasan terhadap mereka, apalagi jika melibatkan aparat negara, merupakan bentuk intimidasi yang berpotensi membungkam kritik dan mempersempit ruang demokrasi.





Dalam perspektif teori demokrasi deliberatif ala Jürgen Habermas, ruang publik yang bebas dari intimidasi adalah syarat utama bagi berlangsungnya diskursus yang rasional dan inklusif. Ketika aktivis diserang, pesan yang dikirimkan adalah bahwa kritik terhadap kekuasaan dapat berujung pada kekerasan. Ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi.





Oleh karena itu, mendesak agar kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus diproses melalui peradilan umum bukan hanya soal teknis hukum, melainkan juga soal komitmen politik dan moral negara.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X