Pengakuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa dirinya tengah mempertimbangkan upaya “mengembalikan” marketplace besar ke dalam negeri setelah Tokopedia dikuasai oleh ByteDance bukan sekadar pernyataan kebijakan. Ia adalah cermin dari kegagalan struktural negara dalam menghadapi apa yang oleh banyak ilmuwan sosial disebut sebagai kolonialisme digital.
Istilah kolonialisme digital merujuk pada situasi ketika pasar, data, dan infrastruktur digital suatu negara dikuasai oleh entitas global umumnya perusahaan teknologi raksasa yang beroperasi melampaui yurisdiksi nasional. Dalam kerangka teori ekonomi-politik global, fenomena ini dapat dibaca melalui lensa dependency theory (teori ketergantungan) yang dikembangkan oleh Andre Gunder Frank dan Immanuel Wallerstein. Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, ditempatkan dalam posisi periferi yang bergantung pada pusat dalam hal ini korporasi teknologi global.
Kasus Tokopedia menjadi ilustrasi konkret. Pada 2025, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan persetujuan atas pengambilalihan saham PT Tokopedia oleh TikTok Nusantara Pte Ltd, entitas yang berada di bawah ByteDance. Dengan restu tersebut, integrasi antara platform media sosial dan e-commerce raksasa terjadi tanpa hambatan berarti. Negara, melalui institusinya, tidak hanya mengetahui proses tersebut, tetapi juga melegitimasi dan memfasilitasinya.
Di sinilah letak ironi itu. Ketika negara secara formal menyetujui masuknya dominasi platform asing, lalu di kemudian hari menyatakan keinginan untuk “mengembalikan” kedaulatan digital, maka yang tampak adalah inkonsistensi kebijakan sekaligus keterlambatan kesadaran.
Negara seolah menjadi aktor yang pasif bahkan permisif terhadap penetrasi kekuatan digital global, sebelum akhirnya menyadari dampaknya.
Dari perspektif teori kedaulatan digital (digital sovereignty), negara seharusnya memiliki kontrol atas data, infrastruktur, dan ekosistem digital yang beroperasi di wilayahnya. Namun dalam praktiknya, logika neoliberalisme yang menekankan deregulasi dan keterbukaan pasar sering kali mengalahkan kepentingan proteksi nasional. Akibatnya, negara justru menjadi fasilitator bagi ekspansi kapital global.
Lebih jauh, penguasaan platform seperti Tokopedia oleh ByteDance bukan sekadar soal kepemilikan saham. Ia menyangkut kontrol atas data pengguna, algoritma distribusi informasi, hingga ekosistem ekonomi digital yang melibatkan jutaan pelaku UMKM.