Dalam kerangka teori surveillance capitalism yang dikemukakan Shoshana Zuboff, data menjadi komoditas utama yang diekstraksi dan dimonetisasi oleh korporasi teknologi. Dengan demikian, penguasaan platform berarti juga penguasaan atas perilaku ekonomi masyarakat.
Pernyataan Menteri Keuangan yang ingin “mengembalikan” marketplace ke pangkuan nasional, dalam konteks ini, terdengar seperti upaya reaktif yang terlambat. Ia tidak menyentuh akar persoalan: bagaimana negara sejak awal gagal membangun kerangka regulasi yang melindungi kepentingan nasional dalam ekonomi digital.
Alih-alih sekadar bernostalgia pada kepemilikan nasional, negara perlu merumuskan ulang strategi kedaulatan digitalnya. Ini mencakup penguatan regulasi terhadap investasi asing di sektor strategis digital, pembangunan infrastruktur teknologi domestik, serta perlindungan data sebagai aset nasional. Tanpa langkah-langkah tersebut, wacana “mengembalikan” hanya akan menjadi retorika politik tanpa substansi.
Pada akhirnya, kasus ini mengajarkan satu hal penting: kolonialisme digital tidak selalu datang melalui paksaan. Ia sering hadir melalui persetujuan bahkan undangan dari negara itu sendiri. Dan ketika negara menyadari konsekuensinya, yang tersisa hanyalah penyesalan yang ironis.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)