Ketimpangan akan terjadi jika pemerintah tidak mampu menyusun Pedoman Nasional yang jelas. Tanpa klasifikasi yang presisi, akan muncul kecemburuan antarpegawai dan kebingungan masyarakat saat membutuhkan layanan langsung. Pemerintah harus menjamin bahwa WFH bukan berarti "tutup kantor", melainkan pengalihan ruang kerja tanpa mengurangi jam operasional layanan.
Tantangan Pengawasan dan Infrastruktur
Kekhawatiran masyarakat mengenai layanan publik sangat beralasan. Indikator kinerja (KPI) berbasis output harus menjadi panglima. Penggunaan teknologi seperti timesheet digital, tangkapan layar aktivitas, hingga rapat daring berkala harus diimplementasikan secara transparan. Jika pemerintah belum siap dengan infrastruktur pengawasan digital ini, maka kebijakan WFH sebaiknya dilakukan melalui uji coba terbatas (pilot project) terlebih dahulu, bukan langsung diterapkan secara masif.
Ide WFH untuk penghematan BBM memiliki potensi besar secara makroekonomi, namun memiliki risiko besar secara sosial-birokrasi. Kebijakan ini akan efektif hanya jika pemerintah mampu membuktikan bahwa efisiensi energi tidak dibayar dengan kemerosotan layanan publik.
Pemerintah tidak boleh sekadar mengejar angka penghematan subsidi BBM, tetapi juga harus memastikan transformasi digital di tubuh birokrasi berjalan nyata. Jangan sampai niat menghemat bensin di jalan justru mengakibatkan "pemborosan" waktu dan energi masyarakat akibat birokrasi yang semakin sulit dijangkau.
Redaksi Energi Juang News