Kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2027 oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memunculkan kegelisahan serius di berbagai daerah. Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terancam kehilangan pekerjaan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini sangat bergantung pada skema kepegawaian tersebut.
Ancaman PHK PPPK dan Paradoks Kebijakan
Di saat yang sama, pemerintah justru membuka rekrutmen baru untuk berbagai program strategis seperti SMA Unggul Garuda Baru dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Situasi ini mencerminkan paradoks kebijakan yang sulit dibenarkan secara etis maupun teoretis.
Welfare State, Keadilan, dan Beban Negara
Secara normatif, negara kesejahteraan (welfare state) menempatkan perlindungan terhadap tenaga kerja sebagai kewajiban utama negara. Dalam perspektif Teori Negara Kesejahteraan, sebagaimana dikemukakan oleh T.H. Marshall, hak sosial warga negara mencakup jaminan pekerjaan dan perlindungan dari ketidakpastian ekonomi.
Ancaman PHK massal terhadap PPPK justru menunjukkan kemunduran dalam pemenuhan hak sosial tersebut. Negara tidak lagi hadir sebagai pelindung, melainkan berpotensi menjadi sumber ketidakpastian.
Lebih jauh, jika ditinjau melalui perspektif keadilan distributif ala John Rawls, kebijakan publik seharusnya dirancang untuk menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung (the least advantaged). PPPK, yang sebagian besar berada pada posisi kerja rentan tanpa jaminan pensiun dan kepastian karier, jelas termasuk dalam kategori ini.
Ketika negara membatasi belanja pegawai yang berujung pada potensi pemutusan hubungan kerja, sementara di saat yang sama membuka rekrutmen baru untuk program lain, maka prinsip keadilan sebagai fairness telah dilanggar.
Konsistensi Anggaran dan Keberpihakan Publik
Paradoks ini semakin nyata jika dilihat melalui kacamata Ekonomi Politik. Kebijakan anggaran bukan sekadar soal efisiensi fiskal, tetapi juga mencerminkan prioritas politik pemerintah. Pilihan untuk membatasi belanja pegawai daerah hingga 30 persen tidak dapat dilepaskan dari orientasi pembangunan yang cenderung teknokratis dan berfokus pada proyek-proyek baru, ketimbang memperkuat sistem yang sudah ada.