• Kamis, 19 November 2026

Orang Rimba di Jambi: Diabaikan Negara, Digusur Korporasi

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Minggu, 29 Maret 2026 | 09:00 WIB


Di tengah gencarnya retorika pembangunan dan investasi, negara kerap lupa pada satu prinsip mendasar: bahwa pembangunan harus menjamin keberlanjutan hidup manusia terutama mereka yang paling rentan.





Kasus Orang Rimba di Jambi adalah cermin telanjang dari kegagalan itu. Ketika hutan-hutan dikonversi menjadi konsesi korporasi, yang hilang bukan sekadar pepohonan, melainkan ruang hidup, identitas, dan masa depan sebuah komunitas adat.


Hutan yang Menyempit, Ruang Hidup yang Tergerus





Data yang dihimpun Mongabay menunjukkan bahwa sepanjang 1982–1999, Provinsi Jambi kehilangan lebih dari 2 juta hektar kawasan hutan. Dalam kurun 17 tahun itu, negara setidaknya empat kali menurunkan status kawasan hutan demi mengakomodasi izin-izin konsesi skala besar.





Hutan-hutan di sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas rumah utama Orang Rimba dipetak-petak menjadi hutan tanaman industri, kawasan transmigrasi, dan perkebunan sawit. Ekspansi sawit memperparah situasi. Berdasarkan data BPS Jambi, luas perkebunan sawit yang pada 1990 hanya sekitar 200.000 hektar, melonjak drastis menjadi hampir 1,2 juta hektar pada 2023. Lonjakan ini menunjukkan bagaimana orientasi ekonomi ekstraktif dibiarkan menguasai ruang-ruang ekologis yang semestinya menjadi penopang kehidupan komunitas adat.


Konflik Sosial dan Kerentanan Orang Rimba





Ironisnya, pada saat ruang hidup menyusut, jumlah Orang Rimba justru bertambah. Data KKI Warsi mencatat populasi mereka sekitar 6.500 jiwa pada 2023. Sebagian besar masih bertahan di dalam kawasan TNBD, sementara lainnya tercerai-berai di hutan sekunder, perkebunan sawit, hingga pinggir jalan lintas Sumatera. Kondisi ini menciptakan kerentanan berlapis: kemiskinan, konflik sosial, hingga hilangnya identitas budaya.





Catatan antropolog Adi Prasetijo mempertegas situasi tersebut. Sepanjang 1997–2025, terjadi setidaknya 20 konflik sosial yang melibatkan Orang Rimba dengan masyarakat luar maupun perusahaan. Konflik ini bukan anomali, melainkan konsekuensi logis dari perampasan ruang hidup yang dilegalkan oleh kebijakan negara.





Dalam perspektif teoretis, situasi ini dapat dibaca melalui lensa accumulation by dispossession yang diperkenalkan David Harvey. Harvey menjelaskan bahwa kapitalisme modern terus memperluas dirinya dengan cara merampas ruang hidup komunitas lokal demi akumulasi modal.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X