• Kamis, 19 November 2026

Petani Melawan Korporasi di Pakel: Dimanakah Negara?

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Senin, 30 Maret 2026 | 06:05 WIB



Lebih ironis lagi, praktik hukum yang terjadi saat ini berpotensi menjadi bagian dari apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai kekerasan simbolik. Melalui mekanisme hukum yang tampak netral, dominasi korporasi dilegitimasi, sementara petani diposisikan sebagai pelanggar. Padahal, dalam banyak kasus, mereka justru mempertahankan hak historis dan ruang hidupnya.





Di sinilah negara diuji. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 secara tegas menyatakan bahwa setiap hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Prinsip ini sejalan dengan gagasan John Locke tentang hak milik yang tidak boleh merugikan orang lain, sekaligus mengandung semangat keadilan distributif sebagaimana dirumuskan John Rawls: bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang paling lemah.





Namun, realitas di Pakel justru menunjukkan sebaliknya. Tanah dijadikan alat monopoli, bukan sarana kesejahteraan bersama. Negara tampak abai terhadap fungsi sosial tanah dan cenderung berpihak pada kekuatan modal. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka konflik agraria tidak hanya akan berlarut, tetapi juga berpotensi memicu krisis sosial yang lebih luas.





Negara tidak boleh sekadar menjadi penonton, apalagi alat legitimasi bagi kepentingan korporasi. Negara harus hadir sebagai penjamin keadilan agraria: menghentikan kriminalisasi petani, mengevaluasi izin-izin konsesi yang bermasalah, serta mengakui dan melindungi hak-hak historis masyarakat seperti yang tercermin dalam “Akta 1929”.





Penegakan hukum harus didasarkan pada bukti yang kuat, bukan pada asumsi atau kepentingan ekonomi sepihak. Melindungi petani Pakel bukan hanya soal menyelesaikan satu konflik lokal. Ia adalah ujian komitmen negara terhadap amanat konstitusi dan UUPA 1960.





Tanpa keberpihakan yang jelas kepada rakyat, hukum akan terus menjadi alat kekuasaan, dan tanah yang seharusnya menjadi sumber kehidupan akan berubah menjadi sumber ketidakadilan. Sudah saatnya negara berdiri di sisi yang benar: melindungi petani, bukan membungkamnya.





Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)




Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X