Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Ekspansi industri nikel di Indonesia kerap dipromosikan sebagai jalan menuju hilirisasi dan kemandirian ekonomi nasional. Namun, di balik narasi kemajuan itu, terdapat realitas ekologis yang mengkhawatirkan.
Pulau Obi, Maluku Utara, kini menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana ambisi industrialisasi tanpa pengawasan ketat dapat membawa risiko bencana yang serius. Negara tidak boleh abai. Pemerintah harus segera memperketat pengawasan dan bertindak tegas terhadap aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan bahwa Pulau Obi tengah menghadapi ancaman serius akibat limbah dari kegiatan peleburan dan pengolahan nikel milik PT Harita Nickel. Dampaknya tidak bersifat abstrak, melainkan sudah dirasakan langsung oleh masyarakat.
Warga Desa Kawasi dan Desa Soligi mengalami banjir berulang, pencemaran sungai, krisis air bersih akibat kontaminasi sumber air minum, serta paparan polusi udara yang berpotensi mengganggu kesehatan dalam jangka panjang.
Fenomena ini dapat dibaca melalui perspektif teori risk society yang diperkenalkan oleh Ulrich Beck. Beck menegaskan bahwa masyarakat modern tidak hanya memproduksi kekayaan, tetapi juga risiko yang bersifat sistemik dan sering kali tidak terkendali.
Dalam konteks Pulau Obi, produksi nikel sebagai komoditas global berjalan beriringan dengan produksi risiko ekologis yang ditanggung oleh masyarakat lokal—sebuah ketimpangan distribusi risiko yang mencerminkan kegagalan tata kelola.