• Kamis, 19 November 2026

Hukum Lingkungan Tegak, Tambang PT Dairi Prima Mineral Harus Ditolak

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Sabtu, 4 April 2026 | 12:34 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Polemik rencana operasi tambang seng dan timbal oleh PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, bukan sekadar persoalan investasi, melainkan ujian serius bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum dan melindungi lingkungan hidup. Dalam konteks ini, pemberian izin kelayakan lingkungan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan korporasi China dan Grup Bakrie tersebut tidak hanya problematik secara ekologis, tetapi juga bertentangan secara terang dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.





Putusan PTUN 59/G/LH/2023/PTUN.JKT: Negara Wajib Patuh, Bukan Mengakali Hukum Lingkungan





Putusan Putusan PTUN Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT telah secara tegas menyatakan bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan pertambangan oleh PT DPM adalah tidak sah. Dalam kerangka negara hukum, putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi oleh seluruh organ negara. Mengabaikan putusan tersebut berarti meruntuhkan fondasi supremasi hukum itu sendiri.





Secara teoretis, pandangan ini sejalan dengan konsep rule of law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang di luar hukum. Negara tidak hanya dituntut untuk membuat regulasi, tetapi juga konsisten dalam menegakkannya.





Ketika putusan pengadilan diabaikan demi kepentingan investasi, maka negara sedang membuka ruang bagi praktik arbitrary power yang berbahaya bagi demokrasi.





Lebih jauh, pemberian izin tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara eksplisit mengatur bahwa setiap kegiatan usaha wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Undang-undang ini menegaskan bahwa kawasan hutan lindung dan wilayah rawan bencana tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan yang berpotensi merusak ekosistem.





Dairi sebagai Kawasan Rawan Bencana: Hutan Lindung, Patahan Aktif, dan Risiko Tambang Seng-Timbal





Dalam perspektif teori pembangunan berkelanjutan yang dipopulerkan oleh World Commission on Environment and Development melalui laporan Our Common Future, pembangunan tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Aktivitas pertambangan di wilayah rawan bencana seperti Dairi jelas bertentangan dengan prinsip tersebut, karena berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang yang sulit dipulihkan.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X