• Kamis, 19 November 2026

Tragedi Dogiyai: Kekerasan Negara yang Berulang di Papua

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 7 April 2026 | 07:01 WIB


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)





Insiden penembakan terhadap warga sipil di Kabupaten Dogiyai, Papua, pada 31 Maret dan 1 April 2026 kembali menegaskan satu pola lama yang belum juga terputus: kekerasan oleh aparat negara terhadap warga di wilayah yang secara historis telah mengalami marjinalisasi struktural. Peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai insiden terpisah atau sekadar respons spontan aparat di lapangan, melainkan harus dibaca dalam kerangka teori ilmu sosial yang menjelaskan relasi kuasa, dominasi, dan kekerasan negara.





Kronologi kejadian menunjukkan bahwa situasi mencekam di Kota Moanemani dan Kabupaten Dogiyai bermula dari tewasnya seorang anggota kepolisian, Brigadir Dua Juventus Edowai, yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di parit Gereja Ebenezer pada Selasa pagi, 31 Maret 2026. Kematian tersebut diduga memicu kemarahan aparat.





Dari Kematian Brigadir Juventus ke Penembakan Warga Sipil





Alih-alih melakukan investigasi profesional dan terukur, sejumlah anggota kepolisian justru menyisir permukiman warga sambil melepaskan tembakan. Akibatnya, lima warga sipil tewas, termasuk kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak.





Dalam perspektif teori negara, tindakan ini mencerminkan apa yang oleh Max Weber disebut sebagai monopoli sah atas kekerasan oleh negara. Namun, legitimasi kekerasan tersebut bersyarat: ia harus dijalankan dalam kerangka hukum, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap warga negara. Ketika kekerasan digunakan secara membabi buta dan tanpa akuntabilitas, maka ia kehilangan legitimasi dan berubah menjadi instrumen penindasan.





Baca juga : Ancaman Ekologis oleh Kapitalis di Lereng Prigen





Lebih jauh, dalam kerangka teori kekerasan struktural Johan Galtung, peristiwa ini tidak hanya merupakan kekerasan langsung (direct violence), tetapi juga bagian dari struktur sosial-politik yang memungkinkan kekerasan itu terjadi dan berulang. Papua, dalam banyak kajian, diposisikan sebagai wilayah pinggiran yang mengalami ketimpangan pembangunan, diskriminasi, serta pendekatan keamanan yang dominan. Dalam konteks ini, aparat tidak semata bertindak sebagai penegak hukum, melainkan sebagai representasi negara yang sering kali hadir dalam wajah represif.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X