Fenomena peredaran narkotika dalam bentuk baru kembali menguji ketegasan negara dalam melindungi warganya. Kali ini, ancaman tersebut hadir dalam wujud yang tampak “modern” dan kerap dianggap aman: rokok elektronik atau vape.
Temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi eskalasi serius penyalahgunaan zat berbahaya melalui media ini.
Berdasarkan hasil uji laboratorium BNN terhadap 341 sampel cairan vape, ditemukan fakta yang mengkhawatirkan: 11 sampel mengandung kanabinoid sintetis, satu sampel mengandung methamphetamine (sabu), dan 23 sampel terbukti mengandung etomidate obat bius yang kini telah masuk dalam kategori narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
Fakta ini menegaskan bahwa vape bukan lagi sekadar produk konsumsi alternatif, melainkan telah menjadi medium baru peredaran narkotika.
Celah Hukum Penindakan
Namun, ironisnya, penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut masih bertumpu pada undang-undang kesehatan yang memiliki daya jerat lebih lemah. Kondisi ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika untuk terus berekspansi.
Oleh karena itu, memasukkan vape sebagai objek larangan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika menjadi langkah mendesak dan strategis.
Secara teoretis, fenomena ini dapat dibaca melalui perspektif risk society yang dikemukakan oleh Ulrich Beck. Beck menegaskan bahwa masyarakat modern dihadapkan pada risiko-risiko baru yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi dan industri.