• Kamis, 19 November 2026

'Suku Anak Dalam' Melawan Korporasi: Lemahnya Perlindungan Negara di Jambi

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Rabu, 15 April 2026 | 06:00 WIB




Secara normatif, konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 telah mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara.





Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih lemah. Negara sering kali gagal hadir sebagai pelindung, dan justru terkesan memberi ruang bagi korporasi untuk menguasai wilayah adat.





Kondisi ini menunjukkan adanya state capture, yakni situasi ketika kebijakan publik lebih dipengaruhi oleh kepentingan korporasi dibandingkan kepentingan rakyat. Akibatnya, konflik agraria tidak pernah benar-benar diselesaikan secara struktural, melainkan hanya diredam secara sementara melalui pendekatan keamanan.





Dengan demikian, bentrokan di Sarolangun harus dibaca sebagai alarm keras atas kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Selama pengakuan wilayah adat tidak dipercepat, perlindungan hukum tidak diperkuat, dan pendekatan represif masih menjadi pilihan utama, maka konflik serupa akan terus berulang.





Negara tidak cukup hanya hadir—ia harus hadir dengan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat adat sebagai subjek utama keadilan agraria.





Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X