• Kamis, 19 November 2026

Menata Ekonomi Digital: Dari Logika Silicon Valley ke Amanat Pasal 33 UUD 1945

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 26 Juni 2026 | 06:01 WIB

Jika selama ini sebagian besar perhatian tertuju pada pertumbuhan industri digital dan keberhasilan perusahaan rintisan mencapai valuasi tinggi, maka kebijakan baru ini menggeser fokus menuju kualitas distribusi hasil pertumbuhan tersebut.


Tentu saja, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Sebagian pihak berpendapat bahwa pembatasan komisi dapat mengurangi fleksibilitas bisnis platform, menekan investasi, atau menghambat inovasi. Kekhawatiran tersebut perlu diperhatikan.


Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberlanjutan ekonomi digital tidak hanya ditentukan oleh besarnya insentif bagi investor, melainkan juga oleh legitimasi sosial yang diperoleh perusahaan di mata para pekerja dan masyarakat. Platform yang tumbuh dengan menciptakan hubungan ekonomi yang lebih adil justru memiliki fondasi yang lebih kuat dalam jangka panjang.


Lebih jauh lagi, langkah pemerintah ini dapat menjadi titik awal bagi lahirnya model ekonomi digital Indonesia yang memiliki karakter tersendiri.


Selama ini, banyak negara berkembang hanya menjadi pengikut model Silicon Valley. Padahal, setiap negara memiliki landasan konstitusional dan tujuan pembangunan yang berbeda. Indonesia memiliki dasar normatif yang jelas dalam Pasal 33 UUD 1945 untuk mengembangkan ekonomi digital yang tidak hanya inovatif dan kompetitif, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.


Karena itu, penurunan potongan aplikasi ojol hingga maksimal 8 persen seharusnya tidak dipahami semata sebagai pengaturan tarif. Kebijakan tersebut merepresentasikan pilihan ideologis tentang arah pembangunan ekonomi digital nasional.


Di tengah dominasi paradigma kapitalisme platform global yang berorientasi pada pertumbuhan, valuasi, dan akumulasi kapital, Indonesia sedang mencoba menegaskan kembali bahwa teknologi harus tunduk pada tujuan konstitusional: sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Jika konsisten dilaksanakan, kebijakan ini dapat menjadi penanda bahwa ekonomi digital Indonesia tidak sekadar mengejar status sebagai pasar terbesar di Asia Tenggara, melainkan berupaya membangun tata kelola platform yang selaras dengan demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menghasilkan perusahaan yang besar, tetapi juga masyarakat yang lebih sejahtera.


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)


Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X