Pasokan untuk PLTU dapat diprioritaskan tanpa terlalu bergantung pada fluktuasi harga ekspor. BUMN dapat berfungsi sebagai buffer nasional ketika terjadi gejolak pasar internasional, sehingga risiko terganggunya pasokan listrik dapat ditekan secara signifikan.
Tentu, penguatan peran negara harus tetap disertai tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel. Penguasaan negara bukan berarti membuka ruang bagi inefisiensi atau intervensi politik yang berlebihan. Justru sebaliknya, BUMN harus dikelola dengan prinsip good corporate governance, sehingga mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus mempertahankan kinerja bisnis yang sehat.
Pada akhirnya, blackout di sistem Jamali memberikan pelajaran penting bahwa ketahanan listrik nasional tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan negara atas sumber energi primer. Selama batu bara sebagai bahan bakar utama PLTU masih berada dalam cengkeraman segelintir kelompok usaha yang lebih responsif terhadap insentif pasar global daripada kebutuhan domestik, maka risiko gangguan pasokan akan tetap membayangi.
Karena itu, penguatan penguasaan negara melalui BUMN atas industri batu bara layak dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan kebijakan. Terlepas dari pro dan kontra mengenai mekanisme terbaik untuk mencapainya, tujuan utamanya adalah memastikan sumber daya alam strategis benar-benar digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 33 UUD 1945.
Dalam negara kesejahteraan (welfare state), energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan hak publik yang harus dijamin negara. Tanpa kendali yang memadai atas sumber energi primer, amanat konstitusi berisiko sulit diwujudkan secara optimal.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Redaksi Energi Juang News