Usulan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka peluang kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta-talenta Indonesia merupakan gagasan yang patut dibahas secara serius. Dalam pidatonya pada penyampaian RAPBN 2027 di hadapan DPR pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyatakan pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang agar talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa dapat memiliki kewarganegaraan ganda secara terbatas.
Pemerintah menyebut kebijakan tersebut akan dirancang secara selektif, terukur, dengan uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan terhadap keamanan dan kepentingan negara. Gagasan tersebut memiliki rasionalitas di tengah mobilitas global. Indonesia memiliki diaspora dengan keahlian di berbagai bidang—mulai dari ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, kecerdasan buatan, olahraga, seni hingga kewirausahaan.
Persoalannya, kewarganegaraan bukan sekadar status administratif. Ia merupakan ikatan hukum dan politik antara individu dengan negara yang melahirkan hak, kewajiban, loyalitas, serta konsekuensi konstitusional.
Karena itu, apabila gagasan tersebut diwujudkan melalui RUU Dwi Kewarganegaraan Terbatas, jangan sampai orientasi menarik talenta justru mengabaikan fondasi negara hukum Indonesia. Konstitusi harus menjadi titik berangkat Pasal 26 UUD 1945 memberikan mandat bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Artinya, perubahan kebijakan kewarganegaraan memang merupakan ruang legislasi.
Namun, kewenangan membentuk undang-undang tidak berarti pembentuk undang-undang bebas membuat norma yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. UU Nomor 12 Tahun 2006 saat ini menempatkan asas kewarganegaraan tunggal sebagai prinsip umum, sekaligus mengenal kewarganegaraan ganda terbatas terutama dalam konteks anak-anak yang memenuhi kondisi tertentu. Penjelasan undang-undang itu secara eksplisit menyebut asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.
Maka, RUU baru tidak boleh sekadar dipahami sebagai proyek legislasi untuk "memulangkan" orang-orang berbakat. Ia harus ditempatkan sebagai rekonstruksi hukum kewarganegaraan yang tetap tunduk kepada UUD 1945, Pancasila, prinsip persamaan kedudukan warga negara, perlindungan hak asasi manusia, serta kepentingan nasional.
Dalam perspektif negara hukum Friedrich Julius Stahl, hukum harus menjadi instrumen pembatas kekuasaan sekaligus jaminan hak warga negara. Sementara dalam gagasan konstitusionalisme modern, konstitusi bukan hanya dokumen politik, melainkan hukum tertinggi yang membatasi tindakan negara. Karena itu, pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa setiap norma dalam RUU Dwi Kewarganegaraan Terbatas dapat diuji secara konstitusional, bukan hanya dinilai berdasarkan manfaat ekonomi atau kebutuhan talenta.
Hal lain yang harus diantisipasi adalah munculnya diskriminasi sosial antara WNI berkewarganegaraan tunggal dan WNI berkewarganegaraan ganda. Jangan sampai label "talenta istimewa" kemudian menghasilkan kelas warga negara yang secara faktual memperoleh hak, akses, fasilitas, atau posisi strategis lebih besar dibandingkan warga negara lain hanya karena pernah memperoleh kewarganegaraan asing.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip tersebut harus menjadi pagar utama. Talenta boleh diberikan ruang afirmasi berdasarkan kebutuhan nasional, tetapi afirmasi tidak boleh berubah menjadi privilese kewarganegaraan yang merendahkan warga negara lainnya.
Di sinilah relevan teori keadilan John Rawls. Kebijakan yang memberikan perlakuan berbeda hanya dapat dibenarkan apabila perbedaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara adil dan memberikan manfaat bagi kepentingan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi kurang menguntungkan.
Dengan demikian, jika kewarganegaraan ganda diberikan kepada seorang ilmuwan, dokter, insinyur, atlet atau profesional tertentu, kriterianya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Negara harus menjelaskan mengapa seseorang memenuhi kategori "talenta strategis", apa kontribusinya bagi kepentingan nasional, berapa lama status tersebut berlaku, serta apa mekanisme evaluasi dan pencabutannya.
Jangan sampai talenta Indonesia yang memilih tetap menjadi WNI dengan satu kewarganegaraan justru merasa menjadi warga negara kelas dua karena negara terlalu mengistimewakan mereka yang memiliki kewarganegaraan asing.
Aspek paling sensitif dari dwi kewarganegaraan adalah loyalitas dan konflik kepentingan. Seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan berpotensi memiliki hubungan hukum dengan dua negara. Dalam kondisi normal, hal tersebut mungkin dapat dikelola. Tetapi dalam situasi konflik kepentingan, terutama yang menyangkut pertahanan, keamanan, intelijen, teknologi strategis, sumber daya alam, data nasional, atau jabatan publik tertentu, persoalannya menjadi jauh lebih kompleks.
Karena itu, prinsip national security exception perlu dirancang secara tegas. Kewarganegaraan ganda tidak boleh membuka celah bagi masuknya kepentingan negara lain ke dalam sektor-sektor strategis Indonesia. Dalam perspektif securitization theory Barry Buzan dan Ole Wæver, persoalan keamanan muncul ketika suatu objek dipandang memiliki nilai strategis yang harus dilindungi dari ancaman eksistensial. Negara karenanya perlu menentukan sektor apa saja yang tidak dapat diakses oleh pemegang kewarganegaraan ganda atau membutuhkan persyaratan tambahan.