• Kamis, 19 November 2026

Dwi Kewarganegaraan Terbatas: Talenta Pulang, Konstitusi Jangan Hilang

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 18 Agustus 2026 | 05:50 WIB

Uji integritas yang disebut pemerintah harus benar-benar substantif, bukan sekadar pemeriksaan administratif. Harus ada due diligence mengenai rekam jejak, afiliasi, sumber pendanaan, hubungan dengan pemerintah asing, potensi konflik kepentingan, serta kewajiban hukum yang melekat pada pemegang kewarganegaraan ganda.


Kewarganegaraan pada akhirnya bukan hanya soal paspor. Ia menyangkut loyalitas politik dan konstitusional.


Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap WNI berkewarganegaraan ganda tetap mengakui Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, serta NKRI sebagai bentuk negara yang final. Prinsip ini tidak berarti negara harus melakukan pengujian ideologi secara berlebihan atau diskriminatif. Namun, untuk mereka yang memperoleh status kewarganegaraan ganda melalui skema khusus karena dianggap memiliki kontribusi strategis, harus terdapat pernyataan dan kewajiban hukum yang jelas mengenai kesetiaan kepada Republik Indonesia.


Terlebih jika yang bersangkutan memperoleh akses terhadap jabatan, fasilitas, data, teknologi, atau sumber daya strategis negara. Loyalitas tidak cukup dibuktikan dengan slogan. Ia harus tercermin dalam kepatuhan terhadap hukum Indonesia dan kesediaan mendahulukan kepentingan nasional ketika terjadi benturan kepentingan.


Pada titik ini, pemerintah tidak perlu alergi terhadap gagasan dwi kewarganegaraan terbatas. Dunia semakin terkoneksi dan kompetisi memperoleh talenta global semakin ketat. Banyak negara memang merancang kebijakan diaspora dan kewarganegaraan secara lebih fleksibel.


Namun Indonesia tidak boleh sekadar meniru negara lain. Kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan karakter konstitusional Indonesia. Dalam perspektif human capital theory Gary Becker, talenta merupakan modal manusia yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan. Negara berkepentingan menciptakan mekanisme agar modal manusia Indonesia di luar negeri dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.


Tetapi pendekatan modal manusia tidak boleh mengubah warga negara menjadi sekadar "aset" ekonomi yang dapat dipanggil ketika dibutuhkan. Warga negara tetap merupakan subjek konstitusional yang memiliki hak sekaligus kewajiban.


Karena itu, RUU Dwi Kewarganegaraan Terbatas sebaiknya sekurang-kurangnya memuat lima prinsip: selektif, transparan, nondiskriminatif, berorientasi pada keamanan nasional, dan berlandaskan loyalitas konstitusional.


Selektif berarti tidak semua diaspora otomatis memperoleh fasilitas tersebut. Transparan berarti kriteria talenta dan mekanisme pemberiannya dapat diawasi publik. Nondiskriminatif berarti tidak menciptakan kelas kewarganegaraan yang merugikan WNI berkewarganegaraan tunggal. Berorientasi pada keamanan nasional berarti ada pembatasan tegas terhadap sektor-sektor strategis. Sedangkan loyalitas konstitusional berarti penerima wajib menghormati Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.


Usulan Presiden Prabowo dengan demikian harus dipandang sebagai pintu masuk untuk memperbarui kebijakan kewarganegaraan, bukan sebagai cek kosong untuk memberikan status khusus kepada segelintir orang.


Indonesia membutuhkan talenta terbaiknya. Tetapi Indonesia juga membutuhkan kepastian bahwa ketika talenta itu pulang, yang pulang bukan hanya keahliannya, melainkan juga komitmennya kepada bangsa dan negara. Talenta boleh mendunia, tetapi loyalitas kepada Indonesia tidak boleh mendua.


Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X