• Kamis, 19 November 2026

RUU Migas: Jalan Pulang ke Pasal 33 UUD 1945

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 21 Agustus 2026 | 05:45 WIB

Di sinilah RUU Migas memiliki makna politik-ekonomi yang lebih luas. UU Migas 2001 lahir dalam atmosfer reformasi ekonomi yang kuat dengan semangat liberalisasi, kompetisi dan unbundling. Namun pengalaman dua dekade lebih menunjukkan bahwa desain kelembagaan sektor strategis tidak bisa semata-mata disusun berdasarkan logika efisiensi pasar.


Sektor migas memiliki karakter yang berbeda dari industri biasa. Ia menyangkut ketahanan energi, penerimaan negara, neraca perdagangan, industri nasional, geopolitik, bahkan pertahanan dan keamanan. Karena itu, tata kelolanya harus tunduk pada kepentingan nasional.


Dalam perspektif ekonomi konstitusional, Pasal 33 UUD 1945 menjadi pagar agar liberalisasi ekonomi tidak menghilangkan mandat negara untuk menguasai cabang produksi strategis. Karena itu, RUU Migas dapat dipandang sebagai upaya untuk melakukan koreksi terhadap desain kelembagaan migas yang selama ini terlalu menekankan pemisahan fungsi dan kompetisi pasar.


Bukan berarti Indonesia harus kembali mentah-mentah ke masa lalu. Yang diperlukan adalah mengambil substansi terbaik dari pengalaman masa lalu, lalu mengadaptasinya dengan kebutuhan tata kelola modern.


Pertamina era 1971 tidak harus dihidupkan kembali secara identik. Tetapi prinsip bahwa negara harus memiliki instrumen badan usaha yang kuat untuk mengendalikan pengusahaan sumber daya strategis patut dipertahankan.


Pada akhirnya, perdebatan mengenai BUK Migas bukan sekadar perdebatan tentang siapa yang akan memegang jabatan atau lembaga mana yang akan menggantikan SKK Migas. Ini adalah perdebatan mengenai siapa yang mengendalikan masa depan energi Indonesia.


Jika BUK hanya menjadi SKK Migas dengan nama baru, sementara kendali substantif atas pengusahaan hulu tetap tersebar dan negara tetap menjadi penonton, maka tujuan konstitusionalnya tidak tercapai.


Sebaliknya, jika BUK menjadi pusat kendali hulu migas nasional yang memiliki kapasitas bisnis, teknologi, finansial dan manajerial, tetapi tetap tunduk pada kebijakan pemerintah, pengawasan publik, hukum, dan prinsip akuntabilitas, maka ia dapat menjadi instrumen penting untuk menghidupkan kembali semangat Pasal 33 UUD 1945.


Karena itu, RUU Migas seharusnya tidak dilihat sebagai proyek membesarkan Pertamina semata. Ia harus dilihat sebagai proyek membesarkan kapasitas negara.


Pertamina boleh menjadi BUK. Badan baru juga boleh dibentuk. Bahkan SKK Migas dapat ditransformasikan. Tetapi apa pun bentuk kelembagaannya, prinsipnya harus sama: negara tidak boleh kehilangan kendali atas sumber daya alam strategis.


Migas harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sekadar sebesar-besar keuntungan korporasi. Jika prinsip itu menjadi roh RUU Migas, maka pembentukan BUK bukan sekadar perubahan nomenklatur kelembagaan. Ia merupakan langkah penting untuk mengembalikan tata kelola migas Indonesia kepada jalan konstitusional—jalan yang menempatkan penguasaan negara, kedaulatan energi dan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama.


Dan dalam konteks itulah, RUU Migas sesungguhnya dapat menjadi jalan pulang menuju Pasal 33 UUD 1945.

Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X