• Kamis, 19 November 2026

Kalimantan Terbakar, Negara Jangan Hanya Memadamkan Api

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Sabtu, 22 Agustus 2026 | 05:50 WIB

Namun, apabila hasil penyelidikan menunjukkan adanya unsur kesengajaan, maka pelakunya harus ditindak tegas.


Hukum Indonesia sudah menyediakan instrumen untuk itu. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Sementara Pasal 108 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, berupa penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.


Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan berbasis bukti. Jangan hanya masyarakat kecil yang mudah ditemukan lalu diproses, sementara aktor yang mempunyai modal, jaringan, dan kepentingan ekonomi justru luput dari penyelidikan.


Jika api ternyata berasal dari kawasan konsesi, perusahaan juga harus diperiksa. Negara harus menelusuri rantai tanggung jawab: siapa pemegang izin, bagaimana sistem pencegahan kebakarannya, apakah kewajiban pengelolaan lingkungan dilaksanakan, bagaimana pengawasan internal dilakukan, dan apakah terdapat indikasi pembakaran yang disengaja untuk membuka atau membersihkan lahan.


Dengan kata lain, law enforcement harus mengikuti jejak api sampai kepada aktor yang paling bertanggung jawab.


Kita tidak boleh mengulangi pola lama: ketika musim kemarau datang, titik api meningkat; setelah asap menyelimuti permukiman, pemerintah baru meningkatkan operasi; setelah korban kesehatan muncul, perhatian publik membesar; kemudian setelah hujan turun, persoalan perlahan dilupakan.


Pola seperti itu bukan penanggulangan bencana. Itu adalah siklus reaksi terhadap bencana. Negara membutuhkan kebijakan permanen untuk memutus siklus tersebut. Sistem peringatan dini harus terintegrasi dengan pemerintah daerah. Data hotspot harus segera diterjemahkan menjadi operasi lapangan. Kawasan gambut harus dipantau secara kontinu. Perusahaan pemegang konsesi wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan kawasan yang berada dalam kewenangannya. Masyarakat lokal harus dilibatkan sebagai mata dan telinga pertama dalam mendeteksi kebakaran.


Pada saat yang sama, negara perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjaga hutan. Jangan sampai masyarakat yang selama puluhan tahun hidup berdampingan dengan hutan justru hanya diposisikan sebagai objek penertiban, sementara kepentingan ekonomi berskala besar mendapatkan akses yang jauh lebih luas terhadap sumber daya alam.


Ada persoalan yang lebih mendasar di balik karhutla Kalimantan: cara kita memandang alam. Jika hutan hanya dipandang sebagai tanah yang menunggu untuk dikonversi menjadi perkebunan, pertambangan, permukiman, atau proyek ekonomi lainnya, maka kebakaran akan selalu berpotensi menjadi bagian dari konflik kepentingan atas ruang.


Sebaliknya, jika hutan dipandang sebagai kekayaan ekologis dan bagian dari kepentingan hidup masyarakat, maka perlindungannya menjadi kewajiban konstitusional dan moral negara.


Dalam perspektif ini, Pasal 33 UUD 1945 harus dibaca bukan hanya sebagai legitimasi penguasaan negara atas sumber daya alam, tetapi juga sebagai mandat agar pengelolaan kekayaan alam ditujukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kemakmuran tidak mungkin dibangun di atas hutan yang terbakar, udara yang tercemar, sumber air yang rusak, dan masyarakat yang setiap tahun dipaksa menghirup asap.


Kalimantan membutuhkan negara yang hadir bukan ketika api sudah membesar, tetapi ketika api baru mulai menyala. Pemerintah harus segera memperkuat operasi pemadaman dan pencegahan. Pemerintah daerah harus memastikan respons lapangan berlangsung cepat. Aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan terhadap setiap kebakaran yang mencurigakan. Dan apabila terbukti terdapat kesengajaan, siapa pun pelakunya harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu.


Sebab kebakaran hutan bukan hanya perkara api. Ia adalah perkara keadilan ekologis, kesehatan publik, tata kelola sumber daya alam, dan tanggung jawab negara terhadap generasi mendatang.


Lingkaran merah severe fire di peta digital seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah. Jangan biarkan alarm itu berubah menjadi kabut asap yang menutup langit Kalimantan.


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X