Pemerintah juga harus membedakan kebijakan penghentian sementara karena kondisi darurat dengan pencabutan permanen sebuah regulasi. Dalam keadaan darurat karhutla, pembatasan aktivitas pembakaran memang dapat dipertimbangkan secara ketat. Namun, kebijakan tersebut harus disusun dengan tetap memperhatikan hak masyarakat adat, kebutuhan petani kecil, dan konsistensi dengan UU 32/2009. AMAN Kalbar sendiri telah mengingatkan agar penanganan karhutla tidak mengorbankan hak masyarakat adat dan tidak menyamaratakan perladangan tradisional dengan pembakaran ilegal.
Pada akhirnya, karhutla harus dilawan, tetapi jangan salah alamat. Presiden Prabowo dan Gubernur Kalbar Ria Norsan seharusnya tidak menjadikan Perda Nomor 1 Tahun 2022 sebagai kambing hitam.
Pemerintah harus melihat persoalan berdasarkan bukti ilmiah, fakta lapangan, dan struktur penguasaan lahan. Jika memang terdapat korporasi yang secara sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran, maka korporasi tersebut harus dibidik dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Negara harus hadir untuk melindungi lingkungan sekaligus melindungi rakyat kecil. Masyarakat adat dan kaum Marhaen tidak boleh menjadi korban dari kebijakan penanggulangan karhutla yang justru menyederhanakan persoalan.
Jangan cabut aturan yang mengatur kearifan lokal lalu mengira karhutla selesai. Bongkar sumber masalahnya, tegakkan hukum terhadap pelaku pembakaran ilegal, dan terutama jangan beri impunitas kepada korporasi apabila terbukti menjadi penyebab karhutla.
Itulah penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan: tegas kepada perusak lingkungan, tetapi adil kepada rakyat kecil.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)