• Kamis, 19 November 2026

Jangan Main-main dengan Keberlanjutan Pemerintahan

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 25 Agustus 2026 | 15:06 WIB
Oplus_16908288
Oplus_16908288

Pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan terjadinya “percepatan” politik sebelum Pemilu 2029 patut disayangkan. Dalam sebuah forum yang juga dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Budi Arie menyebut bahwa insting politiknya merasakan kemungkinan dinamika yang lebih cepat dari 2029. Ia bahkan mengaitkannya dengan adanya “anomali” di tengah masyarakat dan dinamika sosial-politik di sejumlah daerah.


Memang, Projo kemudian memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar merupakan potongan dan tidak menggambarkan keseluruhan konteks pembicaraan. Namun, klarifikasi tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan mendasar: seorang tokoh politik, terlebih ketua umum organisasi relawan politik, seharusnya sangat berhati-hati ketika berbicara mengenai kemungkinan berakhirnya sebuah pemerintahan sebelum masa jabatan konstitusionalnya selesai.


Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dilantik untuk masa jabatan 2024–2029 melalui mekanisme konstitusional. Karena itu, wacana mengenai kemungkinan pemerintahan tidak bertahan sampai 2029 bukan sekadar komentar politik biasa. Pernyataan semacam itu dapat membangun persepsi ketidakstabilan, terutama ketika disampaikan secara terbuka oleh figur yang memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan dan berada di samping mantan presiden.


Dalam perspektif teori demokrasi, stabilitas pemerintahan merupakan salah satu prasyarat penting bagi bekerjanya institusi negara. Demokrasi memang menyediakan ruang bagi kritik, oposisi, perbedaan pendapat dan pergantian kekuasaan. Tetapi pergantian kekuasaan harus berlangsung melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui spekulasi mengenai “percepatan sejarah” atau perubahan pemerintahan yang tidak jelas basis faktual dan hukumnya.


Konsep political institutionalism mengajarkan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada kuat atau lemahnya institusi. Ketika aktor politik justru mengedepankan spekulasi tentang ketidakberlanjutan pemerintahan, yang dipertaruhkan bukan hanya citra seorang presiden, melainkan juga kredibilitas institusi negara.


Karena itu, bila memang terdapat indikasi serius bahwa pemerintahan menghadapi persoalan yang dapat mengancam keberlangsungannya, persoalan tersebut semestinya dibahas secara bertanggung jawab berdasarkan data, indikator sosial-politik dan mekanisme konstitusional. Bukan berdasarkan “insting politik”.


Terlebih lagi, Projo pada peringatan HUT ke-12 organisasi tersebut sebelumnya menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029 sesuai keputusan Kongres III Projo. Kontras antara komitmen tersebut dengan wacana mengenai kemungkinan “percepatan” tentu menimbulkan pertanyaan publik.


Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang jauh lebih serius daripada sekadar spekulasi mengenai siapa yang berkuasa sampai 2029. Ketimpangan ekonomi masih menjadi pekerjaan besar. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya diukur melalui angka makroekonomi, tetapi harus dilihat dari kemampuan rakyat memperoleh pekerjaan layak, pendapatan yang memadai, akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan serta kesempatan ekonomi yang adil.


Dalam perspektif political economy, pembangunan yang hanya menghasilkan pertumbuhan tanpa pemerataan akan memperlebar kesenjangan antara kelompok yang menguasai modal dan masyarakat yang hidup dari kerja. Negara harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak berhenti pada akumulasi kekayaan, tetapi menghasilkan distribusi kesejahteraan.


Persoalan korupsi juga membutuhkan perhatian serius. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum individual, melainkan problem kelembagaan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap negara. Robert Klitgaard bahkan menggambarkan korupsi melalui relasi antara monopoli kekuasaan, diskresi dan lemahnya akuntabilitas. Karena itu, energi politik seharusnya diarahkan untuk memperkuat transparansi, pengawasan dan penegakan hukum, bukan memperbanyak spekulasi tentang pergantian kekuasaan.


Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kecenderungan meluasnya peran institusi militer ke ranah sipil. Dalam negara demokrasi, hubungan sipil-militer harus dibangun berdasarkan prinsip civilian supremacy. Samuel P. Huntington dalam teori civil-military relations menekankan pentingnya profesionalisme militer dan batas yang jelas antara kewenangan militer dengan pemerintahan sipil.


Karena itu, setiap kecenderungan perluasan peran militer ke wilayah kehidupan sipil harus diawasi secara kritis. Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemerintahan yang stabil, tetapi juga pembagian kewenangan yang sehat antara institusi sipil dan militer.


Indonesia juga masih berhadapan dengan persoalan intoleransi. Demokrasi tidak dapat hanya dimaknai sebagai prosedur elektoral. Demokrasi harus menjamin kebebasan warga negara untuk menjalankan keyakinan, menyampaikan pendapat dan hidup berdampingan tanpa diskriminasi.


Di sisi lain, krisis lingkungan semakin membutuhkan perhatian. Kebakaran hutan dan lahan, konflik agraria, deforestasi, pencemaran serta eksploitasi sumber daya alam menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya menjadi paradigma utama pembangunan nasional. Dalam kerangka sustainable development, generasi sekarang tidak boleh membangun kesejahteraan dengan mengorbankan hak generasi mendatang. Negara harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan bersama perlindungan lingkungan dan keadilan sosial.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X