Reforma agraria harus kembali ditempatkan sebagai agenda politik nasional, bukan sekadar program administratif. MPR sendiri menegaskan bahwa TAP MPR IX/MPR/2001 masih relevan dan mengamanatkan pembaruan agraria, termasuk penataan kembali penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria secara adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.
Karena itu, pemerintah perlu membangun mekanisme penyelesaian konflik agraria yang independen, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan. Masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam pengambilan keputusan mengenai tanah dan ruang hidup mereka. Pengakuan terhadap masyarakat adat harus diperkuat. Redistribusi tanah harus dipercepat. Tanah terlantar harus ditertibkan. Dan aparat negara harus dilarang menjadikan kekerasan sebagai instrumen utama penyelesaian konflik agraria.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya dihitung dari berapa banyak investasi yang masuk atau berapa banyak proyek yang dibangun. Ukuran keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari berapa banyak rakyat yang mampu mempertahankan ruang hidupnya, memperoleh akses terhadap tanah, hidup sejahtera, dan tidak kehilangan hak akibat ekspansi modal.
Bung Karno mengingatkan bahwa negara harus berdiri di atas kepentingan rakyat kecil. Dalam konteks agraria hari ini, pesan tersebut memperoleh relevansi yang sangat kuat. Negara tidak boleh menjadi makelar tanah bagi kepentingan kapital. Negara harus menjadi pelindung rakyat yang kehidupannya bergantung pada tanah.
Jika 79 nyawa telah hilang dalam konflik agraria sepanjang satu dekade, maka persoalannya bukan lagi sekadar berapa banyak konflik yang terjadi. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: sampai kapan negara membiarkan rakyat membayar harga pembangunan dengan tanah, penghidupan, kriminalisasi, bahkan nyawa mereka sendiri?
Sudah saatnya negara menjawab pertanyaan itu dengan keberpihakan yang nyata. Bukan kepada kapitalisme korporasi. Melainkan kepada kaum Marhaen—rakyat yang tanah, tenaga, dan kehidupannya menjadi fondasi Indonesia.
Oleh Hizkia Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)