• Kamis, 19 November 2026

Mengusut Dugaan Mobilisasi Kelompok Sipil dalam Penanganan Demo 27 Agustus

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 1 September 2026 | 16:38 WIB

Antonio Gramsci memberikan kita kerangka penting untuk memahami bagaimana kekuasaan tidak hanya bekerja melalui institusi negara, tetapi juga melalui masyarakat sipil. Dalam konsepsi civil society, berbagai organisasi, kelompok, dan institusi sosial dapat menjadi arena perebutan pengaruh dan legitimasi.


Masalah muncul ketika ruang masyarakat sipil tidak lagi menjadi arena artikulasi kepentingan secara demokratis, melainkan berubah menjadi instrumen tekanan dan kekerasan untuk menghadapi kelompok masyarakat lainnya. Jika masyarakat sipil digunakan sebagai perpanjangan tangan kekuasaan untuk melakukan fungsi koersif yang seharusnya berada dalam kendali institusi negara, maka batas antara negara dan kekuatan non-negara menjadi kabur.


Dalam situasi demikian, demokrasi dapat mengalami apa yang oleh Gramsci dapat dibaca sebagai persoalan hegemoni: kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui institusi formal, tetapi juga melalui pembentukan kekuatan sosial yang dapat menekan kelompok lain.


Karena itu, negara harus memastikan bahwa masyarakat sipil tetap menjadi ruang partisipasi demokratis, bukan arena perebutan kekuasaan dengan kekerasan. Demokrasi tidak boleh dibenturkan dengan keamanan. Kita juga harus menolak logika bahwa keamanan dan kebebasan berpendapat adalah dua hal yang selalu bertentangan. Konstitusi justru menempatkan keduanya dalam hubungan yang harus diseimbangkan.


Warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Pada saat yang sama, negara berkewajiban menjaga keamanan serta melindungi warga dari kekerasan. Karena itu, tugas aparat bukan memusuhi demonstrasi, melainkan memastikan demonstrasi dapat berlangsung aman.


Demonstrasi yang damai harus dilindungi. Tindakan kekerasan harus ditindak. Dan apabila terdapat aktor yang sengaja menciptakan kekerasan untuk menggagalkan atau mendiskreditkan demonstrasi, aktor tersebut juga harus dimintai pertanggungjawaban.


Jangan sampai seluruh massa demonstran dicap sebagai perusuh hanya karena sebagian orang melakukan kekerasan. Sebaliknya, jangan pula kekerasan dibenarkan hanya karena pelakunya mengklaim sedang menjaga ketertiban. Keduanya sama-sama berbahaya.


Negara harus membuka seluruh rantai komando dan mobilisasi. Karena itu, pemerintah perlu membentuk mekanisme pemeriksaan yang kredibel dan melibatkan institusi yang memiliki kewenangan pengawasan, termasuk Komnas HAM dan Ombudsman sesuai mandat masing-masing.


Keterlibatan lembaga independen penting agar penyelidikan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Yang harus dicari bukan hanya siapa yang melempar batu, membakar, atau melakukan kekerasan, tetapi juga apabila terdapat bukti: siapa yang memerintahkan, mengorganisasi, memobilisasi, membiayai, atau memanfaatkan tindakan tersebut.


Inilah perbedaan antara penegakan hukum yang sekadar reaktif dan penegakan hukum yang benar-benar mengungkap kebenaran. Terlebih, terdapat pula laporan dari Tim Advokasi untuk Demokrasi mengenai dugaan penangkapan sewenang-wenang dan keberadaan sejumlah aparat tanpa seragam di sekitar titik aksi. Tuduhan-tuduhan tersebut tentu harus diverifikasi melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, bukan diterima begitu saja maupun ditolak begitu saja.


Demikian pula, pemerintah sendiri menyatakan bahwa penyelidikan atas sejumlah peristiwa pada malam 27 Agustus masih berlangsung dan belum terdapat kesimpulan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas seluruh peristiwa tersebut. Justru karena belum ada kesimpulan itulah penyelidikan harus diperluas, bukan dihentikan pada narasi yang paling mudah.


Transparansi adalah obat bagi kecurigaan. Demokrasi tidak akan runtuh hanya karena masyarakat bertanya. Demokrasi justru melemah ketika pertanyaan masyarakat dianggap sebagai ancaman.


Jika tidak ada mobilisasi kelompok sipil, pemerintah harus membuka bukti yang menjelaskan bahwa dugaan tersebut tidak benar. Jika ternyata ada, negara wajib mengungkap siapa aktornya dan siapa yang bertanggung jawab. Jika terdapat keterlibatan aparat, harus ada pertanggungjawaban institusional maupun individual.


Jika tidak terdapat keterlibatan aparat, fakta tersebut juga harus dibuktikan secara transparan. Dan jika terdapat kelompok masyarakat yang melakukan kekerasan secara mandiri, hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu. Dengan demikian, prinsipnya sederhana: tidak boleh ada impunitas bagi aparat, tidak boleh ada impunitas bagi kelompok sipil, dan tidak boleh ada kriminalisasi terhadap warga yang menggunakan hak konstitusionalnya secara damai.


Peristiwa 27 Agustus harus menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi, bukan mempersempit ruang sipil. Negara tidak boleh membiarkan munculnya kekuatan-kekuatan informal yang mengambil alih fungsi keamanan. Tetapi negara juga tidak boleh menggunakan isu keamanan sebagai dalih untuk membungkam kritik dan demonstrasi.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X