Dalam konteks negara modern, anggaran publik merupakan salah satu bentuk paling konkret dari struktur material dalam kehidupan sosial. Siapa yang mendapatkan anggaran dan siapa yang kehilangan alokasi anggaran pada akhirnya akan menentukan siapa yang memperoleh kesempatan lebih besar untuk berkembang.
Dalam perspektif John Rawls mengenai keadilan, institusi sosial harus disusun sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang adil, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi paling kurang beruntung. Jika diterapkan pada kebijakan pendidikan Indonesia, prinsip tersebut mengandung konsekuensi penting: negara harus memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin, daerah tertinggal, wilayah kepulauan, serta kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan tidak semakin tertinggal. Sebab, pendidikan memiliki efek jangka panjang terhadap mobilitas sosial.
Ketika kualitas pendidikan menurun karena keterbatasan pembiayaan, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah biasanya menjadi pihak yang paling pertama merasakan dampaknya. Mereka tidak memiliki kemampuan yang sama dengan kelompok kaya untuk membeli layanan pendidikan alternatif.
Maka, mempertahankan anggaran pendidikan pada peruntukannya bukan sekadar mempertahankan angka 20 persen. Ia adalah upaya mempertahankan kesetaraan kesempatan.
Salah satu kekuatan tradisi intelektual NU adalah kemampuannya mempertemukan khazanah keislaman dengan persoalan konkret masyarakat. Bahtsul Masail tidak sekadar mencari status hukum suatu persoalan, tetapi berusaha menghubungkan norma agama dengan realitas sosial yang terus berubah.
Karena itu, ketika Muktamar NU membicarakan APBN, pendidikan, MBG, dan putusan MK, sesungguhnya NU sedang menjalankan fungsi sosial-keagamaannya: mengingatkan negara agar kekuasaan dan sumber daya publik digunakan untuk kemaslahatan.
Sikap ini juga menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak selalu berarti oposisi politik. Dalam negara demokratis, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, akademisi, pers, dan berbagai kelompok sosial memiliki fungsi watchdog terhadap kekuasaan. NU, dengan basis sosial-keagamaannya yang besar, mempunyai posisi strategis untuk menjalankan fungsi tersebut.
Kritik NU terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG justru dapat menjadi bentuk dukungan terhadap pemerintahan yang baik. Pemerintah diingatkan agar program populis sekalipun tetap tunduk pada prinsip konstitusi, hukum, akuntabilitas, dan keadilan anggaran.
Pada akhirnya, desakan Bahtsul Masail Qanuniyah Muktamar ke-35 NU harus dipahami sebagai bentuk perjuangan untuk kemaslahatan umat. NU sedang mengingatkan bahwa kebijakan publik harus memiliki prioritas, sumber pembiayaan yang tepat, dan orientasi jangka panjang.
MBG boleh dan bahkan perlu terus dievaluasi agar benar-benar mencapai tujuan pemenuhan gizi masyarakat. Tetapi pembiayaannya tidak semestinya dilakukan dengan menggerus hak konstitusional warga negara atas pendidikan.
Negara harus mampu membiayai program gizi sekaligus memastikan pendidikan memperoleh anggaran yang memadai. Bukan mempertentangkan keduanya, melainkan mencari konstruksi fiskal yang membuat keduanya berjalan beriringan.
Karena masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa kenyang anak-anak hari ini. Masa depan Indonesia juga ditentukan oleh seberapa baik mereka dididik, seberapa luas kesempatan mereka belajar, dan seberapa besar negara menjaga hak mereka untuk memperoleh pendidikan bermutu.
Dalam konteks itulah sikap NU patut diapresiasi. Ketika organisasi keagamaan terbesar itu meminta pemerintah segera menghentikan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG mulai 2027, NU sesungguhnya sedang mengatakan kepada negara: kemaslahatan umat tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hak umat yang lain.
Dan membela anggaran pendidikan berarti membela hak anak-anak Indonesia atas masa depan.
Redaksi Energi Juang News