• Kamis, 19 November 2026

Ketika Desil Keliru, Hak Kaum Marhaen Ikut Terkunci

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 3 September 2026 | 07:21 WIB

Seorang mahasiswa dari keluarga miskin yang tidak memperoleh KIP Kuliah karena tercatat dalam desil yang keliru tidak akan menjadi lebih sejahtera hanya karena sistem komputer menyatakan keluarganya berada dalam kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi. Di sinilah kebijakan publik harus kembali kepada manusia.


Dalam perspektif Marhaenisme Bung Karno, negara merdeka tidak boleh berhenti pada kemerdekaan politik. Kemerdekaan harus diwujudkan dalam pembebasan manusia Indonesia dari berbagai bentuk penindasan dan ketidakberdayaan sosial-ekonomi.


Kaum Marhaen adalah rakyat yang bekerja, berjuang, dan memiliki alat produksi atau sumber penghidupan yang terbatas, tetapi tetap berada dalam struktur ekonomi yang membuat kehidupannya rentan. Karena itu, kebijakan negara harus berpihak kepada rakyat kecil, bukan justru mempersulit mereka memperoleh hak melalui prosedur administratif yang tidak mampu membaca kenyataan hidupnya.


Di sinilah persoalan desil menemukan dimensi Marhaenismenya. Jika seorang anak tukang becak secara faktual menghadapi keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan, tetapi sistem mengategorikannya sebagai bagian dari kelompok kesejahteraan tinggi, maka terdapat jarak antara negara yang tercatat dalam database dan negara yang hadir dalam kehidupan rakyat.


Padahal, negara seharusnya hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Jangan sampai DTSEN berubah dari instrumen untuk menemukan kaum miskin menjadi tembok yang membuat kaum miskin tidak ditemukan.


Pemerintah tentu membutuhkan data. Bahkan negara modern tidak mungkin menjalankan kebijakan sosial tanpa sistem pendataan yang terintegrasi. BPS menyatakan DTSEN terus dimutakhirkan dan ditingkatkan akurasinya agar menjadi basis kebijakan yang lebih tepat sasaran.


Karena itu, kritik terhadap persoalan desil bukan berarti menolak penggunaan data dalam kebijakan publik. Sebaliknya, kritik ini justru merupakan tuntutan agar kebijakan berbasis data memiliki mekanisme koreksi yang kuat.


Data harus diperlakukan sebagai alat bantu pengambilan keputusan, bukan sebagai kebenaran absolut yang tidak dapat digugat. Harus tersedia mekanisme appeal atau keberatan yang sederhana. Masyarakat yang merasa klasifikasi ekonominya keliru harus dapat mengajukan koreksi tanpa menghadapi birokrasi berlapis.


Pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, pendamping sosial, dan perangkat desa harus diberikan ruang untuk melakukan verifikasi faktual terhadap kasus-kasus yang memiliki indikasi kuat ketidaksesuaian.


Lebih penting lagi, pemerintah perlu melakukan audit terhadap pola kesalahan desil. Jangan hanya memperbaiki satu kasus setelah menjadi viral. Yang dibutuhkan adalah evaluasi sistemik: berapa banyak warga yang mengalami perubahan desil secara drastis, berapa banyak penerima bantuan yang kehilangan hak karena perubahan tersebut, dan berapa banyak calon penerima bantuan pendidikan yang gugur akibat klasifikasi yang tidak sesuai.


Hal ini menjadi semakin penting karena KIP Kuliah secara resmi menggunakan tingkat kesejahteraan atau desil DTSEN sebagai salah satu rujukan kelayakan, sekaligus menyediakan mekanisme bagi pendaftar untuk memeriksa dan memperbarui data apabila ditemukan ketidaksesuaian.


Program Indonesia Pintar juga merupakan program yang secara langsung berkaitan dengan akses pendidikan; data penyalurannya bahkan dipublikasikan pemerintah berdasarkan jenjang dan wilayah. Artinya, persoalan akurasi desil memiliki konsekuensi nyata terhadap perjalanan pendidikan seorang anak.


Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi total akurasi penentuan desil DTSEN. Pemutakhiran harus dilakukan secara berkala, verifikasi lapangan harus diperkuat, mekanisme koreksi harus dipermudah, dan kasus-kasus anomali harus menjadi bahan evaluasi sistem, bukan sekadar diselesaikan satu per satu.


Untuk sektor pendidikan, perguruan tinggi dan sekolah juga harus memiliki mekanisme verifikasi khusus bagi calon penerima bantuan yang secara faktual membutuhkan tetapi terhambat oleh status desil. Jangan sampai seorang anak kehilangan kesempatan kuliah hanya karena keluarganya “terlihat sejahtera” di layar komputer.


Bagi kaum Marhaen, pendidikan bukan kemewahan. Pendidikan adalah jalan keluar dari keterbatasan. Karena itu, ketika kesalahan klasifikasi desil menghalangi akses terhadap pendidikan, yang dipertaruhkan bukan sekadar satu program bantuan. Yang dipertaruhkan adalah kesempatan seorang anak untuk mengubah masa depannya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X