• Kamis, 19 November 2026

Jangan Hanya Bekukan Izin, Korporasi Pelaku Karhutla Harus Dipidana

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Jumat, 4 September 2026 | 11:19 WIB

Problem klasik penegakan hukum lingkungan di Indonesia adalah ketimpangan antara penindakan terhadap masyarakat kecil dan korporasi besar. Masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar dapat dengan cepat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Sementara ketika kebakaran berada di dalam konsesi perusahaan yang luas, proses penegakannya sering kali jauh lebih kompleks dan berlarut-larut.


Padahal, luasnya konsesi dan besarnya kapasitas ekonomi korporasi justru seharusnya membuat standar tanggung jawabnya semakin tinggi. Apalagi pemerintah sendiri menyebut penegakan hukum karhutla harus dilakukan secara adil, tidak "tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas".


Maka prinsip tersebut harus diwujudkan dalam tindakan konkret: kalau bukti menunjukkan adanya tindak pidana, korporasi dan pihak yang bertanggung jawab harus diproses pidana. Jangan sampai pembekuan izin hanya menghasilkan efek administratif sementara, sedangkan persoalan pidananya menguap bersama asap.


Penegakan hukum terhadap karhutla juga tidak boleh memilih antara pemulihan lingkungan atau pidana. Keduanya harus berjalan bersamaan. Pemerintah telah menerapkan paksaan pemulihan lingkungan terhadap perusahaan yang izinnya dibekukan.


Langkah ini penting karena kerugian akibat karhutla tidak berhenti ketika api padam. Kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa, pencemaran udara, terganggunya aktivitas ekonomi, serta risiko kesehatan masyarakat dapat berlangsung jauh lebih lama.


Kasus lima perusahaan di Kalimantan Barat harus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa penegakan hukum lingkungan Indonesia tidak berhenti pada sanksi administratif. Pemerintah perlu memastikan investigasi dilakukan secara menyeluruh.


Penegak hukum harus memeriksa rekam jejak kebakaran, pola kejadian, sistem pengendalian kebakaran, kepatuhan terhadap kewajiban pengelolaan, aktivitas land clearing, rantai komando, keputusan manajemen, serta bukti-bukti ilmiah dan forensik yang relevan. Bila ditemukan bukti tindak pidana, proses hukum harus dilanjutkan tanpa pandang bulu.


Terlebih lagi, pemerintah sebelumnya juga telah memberikan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang PBPH setelah ditemukan kebakaran pada areal yang mereka kelola dengan total luas 1.511,55 hektare di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.


Rangkaian kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan karhutla korporasi tidak dapat diperlakukan sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Negara perlu membangun pola penegakan hukum yang konsisten: deteksi, investigasi, sanksi administratif, pemulihan, dan—jika unsur pidana terpenuhi—penuntutan pidana.


Karhutla adalah persoalan serius yang menyangkut hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, keberanian pemerintah membekukan izin lima perusahaan di Kalimantan Barat harus diapresiasi, tetapi sekaligus harus dikawal. Pembekuan izin hanyalah satu tahapan.


Tahapan berikutnya jauh lebih penting: mengungkap siapa yang bertanggung jawab dan memastikan hukum bekerja.


Redaksi Energi Juang News


Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X