Gempa bumi menghancurkan rumah, memutus akses terhadap kebutuhan dasar, dan memaksa warga meninggalkan ruang hidupnya. Namun, bencana tidak boleh menjadi alasan mengapa rasa aman perempuan dan anak perempuan ikut hilang, termasuk di lokasi pengungsian.
Dugaan kekerasan seksual terhadap seorang gadis berusia 15 tahun yang menjadi pengungsi korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan alarm keras bagi negara. Kasus tersebut kini sedang diproses hukum, sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan korban telah memperoleh pendampingan.
Kita tentu harus menuntut proses hukum yang tegas terhadap pelaku. Tetapi berhenti pada penghukuman pelaku akan membuat kita kehilangan persoalan yang jauh lebih mendasar: mengapa perempuan dan anak perempuan tetap berada dalam posisi rentan bahkan ketika mereka sedang berada di ruang yang seharusnya menjadi tempat perlindungan?
Kasus di NTT harus menjadi momentum untuk merombak budaya dan struktur sosial yang membuat relasi laki-laki dan perempuan begitu timpang.
Bencana alam memang tidak memilih korbannya berdasarkan jenis kelamin. Tetapi dampak sosial dari bencana tidak pernah sepenuhnya netral gender.
UN Women menjelaskan bahwa perempuan dan anak perempuan dapat mengalami dampak bencana secara lebih berat karena adanya peran gender, ketimpangan struktural, serta relasi kuasa yang telah terbentuk sebelum bencana terjadi. Dalam situasi pengungsian, ketimpangan tersebut dapat semakin tajam.
Karena itu, kita tidak boleh melihat pengungsian hanya sebagai persoalan tenda, makanan, air bersih, obat-obatan dan distribusi bantuan. Pengungsian juga merupakan ruang sosial yang harus dijamin keamanannya.
UN Women dan UNFPA bahkan menegaskan bahwa dalam situasi darurat dan bencana, risiko kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan dapat meningkat. Melemahnya sistem sosial, meningkatnya ketidakamanan, lingkungan yang berisiko dan ketimpangan gender yang telah ada sebelumnya dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan kekerasan terjadi.
Dengan demikian, kekerasan seksual di tengah situasi bencana bukanlah fenomena yang berdiri sendiri.
Ia berkelindan dengan struktur sosial yang lebih panjang.
Kekerasan seksual pada dasarnya bukan semata persoalan hasrat seksual. Ia merupakan persoalan kuasa.
Pemikiran feminis, terutama yang berkembang dalam kajian tentang gender-based violence, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Simone de Beauvoir, misalnya, menunjukkan bagaimana konstruksi sosial menempatkan perempuan dalam posisi "yang lain" (the Other). Perempuan tidak sekadar dilahirkan sebagai pihak yang subordinat, tetapi kerap ditempatkan dalam posisi subordinat melalui konstruksi sosial, budaya, pendidikan dan pembagian peran.
Dalam konteks yang lebih struktural, pemikiran Pierre Bourdieu mengenai symbolic violence juga relevan. Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui kekerasan fisik. Ia dapat bekerja melalui norma, kebiasaan, bahasa, dan nilai-nilai yang membuat ketimpangan terlihat normal.
Di sinilah persoalan kita. Ketika perempuan dibiasakan untuk lebih banyak patuh daripada bersuara, ketika anak perempuan diajarkan untuk selalu menjaga perilaku sementara anak laki-laki tidak memperoleh pendidikan yang sama mengenai penghormatan terhadap tubuh dan batas personal, ketika dominasi laki-laki dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, maka sesungguhnya masyarakat sedang membangun kondisi yang memungkinkan kekerasan terus berulang.
Karena itu, kekerasan seksual tidak cukup dijawab dengan pesan kepada perempuan agar "lebih berhati-hati". Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: mengapa laki-laki tidak sejak awal dididik untuk menghormati tubuh, kehendak, martabat dan batas personal perempuan?