Terdaftarnya Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Eva Stevany Rataba, dalam desil 4 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, semestinya tidak dipandang sekadar sebagai persoalan administratif. Peristiwa ini justru membuka pertanyaan serius mengenai kualitas pendataan negara dan ketepatan sasaran kebijakan perlindungan sosial bagi warga miskin.
Perlu ditegaskan sejak awal: berdasarkan keterangan Dinas Sosial Toraja Utara, Eva Stevany Rataba disebut tidak pernah terdaftar sebagai penerima PKH maupun bantuan sosial lainnya. Namun, namanya tercatat dalam desil 4 DTSEN, yaitu kelompok 40 persen keluarga dengan posisi kesejahteraan relatif terbawah yang dapat diusulkan sebagai sasaran PKH dan Program Sembako.
Justru di sinilah persoalan pokoknya. Jika seorang anggota DPR RI yang secara faktual memiliki status dan penghasilan sebagai pejabat negara dapat masuk ke dalam kelompok desil 4, maka negara perlu menjelaskan bagaimana proses pendataan dan pemeringkatan tersebut bekerja. Sebab, DTSEN dirancang bukan sebagai database biasa, melainkan sebagai fondasi kebijakan sosial agar intervensi negara benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
BPS sendiri menjelaskan bahwa DTSEN merupakan rujukan bersama pemerintah untuk perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program. Desil merupakan pemeringkatan relatif berdasarkan beragam karakteristik sosial-ekonomi, seperti kondisi rumah, sumber air, energi, aset, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas. Pemeringkatan tersebut menggunakan pendekatan statistik Proxy Means Test (PMT).
Dengan demikian, kasus Eva semestinya menjadi alarm bagi pemerintah. Negara tidak boleh membiarkan kualitas data sosial-ekonomi menghasilkan apa yang dalam perspektif kebijakan publik dikenal sebagai inclusion error, yakni masuknya orang yang sesungguhnya tidak layak ke dalam kelompok sasaran perlindungan sosial.
Masalahnya bukan semata-mata apakah Eva akhirnya menerima PKH atau tidak. Masalah yang lebih fundamental adalah mengapa seorang anggota lembaga legislatif nasional dapat ditempatkan dalam kelompok kesejahteraan yang menjadi basis pengusulan penerima bantuan sosial?
Dalam negara kesejahteraan, data bukan sekadar angka. Data menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap sumber daya negara. DTSEN seharusnya menjadi instrumen untuk menjalankan kewajiban tersebut, bukan justru menghasilkan absurditas administratif.
Ketika pemerintah salah mengidentifikasi kelompok miskin, kesalahan tersebut memiliki konsekuensi moral dan politik. Setiap sumber daya yang salah sasaran berpotensi mengurangi kesempatan warga miskin yang sesungguhnya untuk memperoleh haknya.
Dalam perspektif Pierre Bourdieu, negara memiliki kekuasaan simbolik untuk mendefinisikan dan mengklasifikasikan realitas sosial. Ketika negara melalui sistem statistik menempatkan seseorang dalam kategori tertentu, klasifikasi tersebut mempunyai konsekuensi nyata terhadap kebijakan. Karena itu, proses klasifikasi kesejahteraan tidak boleh diperlakukan sebagai pekerjaan teknokratis yang bebas dari tuntutan akuntabilitas.
Kesalahan klasifikasi terhadap warga miskin bukan sekadar kesalahan memasukkan angka ke dalam komputer. Ia dapat menentukan siapa yang memperoleh bantuan, siapa yang tidak memperoleh bantuan, dan siapa yang diprioritaskan oleh negara.
BPS menyatakan bahwa mereka bertugas menyusun, mengelola, dan memutakhirkan DTSEN. Bahkan Peraturan BPS Nomor 6 Tahun 2025 secara khusus mengatur penyusunan dan pengelolaan DTSEN untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
BPS juga telah menegaskan bahwa DTSEN terus dimutakhirkan dan melibatkan berbagai sumber data, termasuk data administrasi, sensus dan survei, pemutakhiran oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, ground check, serta pembaruan yang disampaikan masyarakat.
Artinya, pemerintah sesungguhnya menyadari bahwa data sosial-ekonomi bersifat dinamis dan tidak boleh dibiarkan usang.
Karena itu, kasus masuknya seorang anggota DPR RI ke desil 4 harus menjadi momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme pemutakhiran DTSEN, khususnya di tingkat daerah.