Dengan demikian, problem utamanya bukan semata-mata ketiadaan norma. Problem yang lebih menentukan adalah keberanian negara menggunakan norma tersebut terhadap kekuatan ekonomi yang besar.
Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, merupakan salah satu lokasi yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Pemerintah menemukan aktivitas penanaman sawit pada kawasan yang baru mengalami kebakaran dan kemudian melakukan penyegelan terhadap kawasan tersebut. Fenomena ini memperlihatkan mengapa hubungan antara karhutla dan ekspansi perkebunan harus ditelusuri secara serius, bukan dianggap sebagai dua peristiwa yang berdiri sendiri.
Tentu, kedekatan waktu antara kebakaran dan penanaman sawit tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa korporasi tertentu melakukan pembakaran. Pembuktian pidana tetap harus dilakukan melalui penyelidikan dan proses hukum yang transparan.
Namun justru karena itulah negara harus melakukan investigasi secara mendalam. Citra satelit sebelum dan sesudah kebakaran perlu dibandingkan. Riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah harus ditelusuri. Perubahan tutupan lahan harus diperiksa. Aktivitas pembukaan lahan harus dicocokkan dengan waktu kebakaran. Aliran dana dan hubungan antara pemodal, kontraktor, pengelola lahan, serta perusahaan perkebunan harus ditelusuri.
Dengan teknologi pemantauan bumi yang semakin maju, negara seharusnya tidak lagi kesulitan melihat perubahan lanskap secara temporal. Api meninggalkan jejak ekologis. Modal juga meninggalkan jejak administratif dan finansial. Keduanya harus dipertemukan dalam proses penyidikan.
Dalam perspektif Antonio Gramsci, hegemoni bekerja bukan hanya melalui kekerasan, tetapi juga melalui pembentukan kondisi sosial yang membuat kepentingan tertentu tampak sebagai sesuatu yang normal. Dalam konteks lingkungan, bahaya hegemoninya adalah ketika perubahan hutan menjadi perkebunan dianggap sebagai konsekuensi biasa dari pembangunan ekonomi.
Padahal, hutan bukan sekadar tanah kosong yang menunggu investasi. Hutan memiliki fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Ia menjadi ruang hidup masyarakat, habitat satwa, penyimpan karbon, pengatur tata air, serta bagian dari keseimbangan ekologis.
Karena itu, ketika hutan dihancurkan demi membuka ruang perkebunan, yang hilang bukan hanya pepohonan. Yang dipertaruhkan adalah hak publik atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta fungsi sosial-ekologis sumber daya alam.
Di sinilah negara harus hadir. Bukan sebagai pelayan ekspansi kapital, tetapi sebagai institusi yang memastikan kekuatan ekonomi tunduk kepada hukum dan kepentingan publik.
Pasal 33 UUD 1945 memberikan fondasi penting bahwa sumber daya alam tidak boleh semata-mata diperlakukan sebagai komoditas yang dikuasai berdasarkan kepentingan segelintir pemilik modal. Penguasaan negara terhadap kekayaan alam harus diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Karena itu, pemerintah perlu membangun pendekatan follow the fire, follow the land, follow the money:
Pertama, telusuri sumber dan pola pembakaran.
Kedua, telusuri perubahan penguasaan dan penggunaan lahan setelah kebakaran.
Ketiga, telusuri siapa yang memperoleh keuntungan ekonomi dari perubahan tersebut.
Apabila seluruh rangkaian pembuktian menunjukkan adanya kesengajaan korporasi untuk menggunakan pembakaran sebagai metode membuka lahan, maka proses hukum harus diarahkan kepada korporasi dan pengambil keputusan yang bertanggung jawab.
Sanksi administratif saja tidak cukup untuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan menghasilkan keuntungan ekonomi besar. Jika terbukti memenuhi unsur pidana, korporasi harus dipidana.