• Kamis, 19 November 2026

"Satanisme" di Pekalongan: Ketika Karnaval Kehilangan Kepribadian dalam Kebudayaan

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 17 September 2026 | 07:36 WIB
Sumber: Threads
Sumber: Threads

Kontroversi SKNC menjadi semakin menarik karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Maulid Nabi Muhammad SAW dan khitanan massal. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri menyatakan meminta klarifikasi kepada panitia dan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).


Plt Bupati Pekalongan Sukirman juga menjelaskan bahwa penyembelihan kambing dalam pertunjukan tersebut dimaksudkan untuk kemudian dimasak dan disantap bersama, sementara konsep pertunjukan disebut tidak diketahui sebelumnya karena bersifat kejutan.


Keterangan-keterangan tersebut menunjukkan bahwa persoalannya tidak sesederhana tuduhan bahwa masyarakat telah melakukan ritual satanis. Tetapi justru karena itulah evaluasi kebudayaan diperlukan.


Sebuah pertunjukan yang hadir dalam ruang publik, terlebih dalam rangkaian kegiatan keagamaan, seharusnya memiliki tanggung jawab simbolik. Kreativitas tidak berarti bebas dari konteks. Kebebasan berekspresi juga tidak identik dengan kebebasan untuk mengabaikan makna simbol yang digunakan.


Kebudayaan yang berkepribadian bukan kebudayaan yang anti-kreativitas. Sebaliknya, ia adalah kebudayaan yang kreatif sekaligus sadar akan identitasnya.


Di sinilah istilah cultural identity crisis relevan digunakan sebagai pisau analisis. Krisis identitas budaya terjadi ketika masyarakat mengalami kesulitan menentukan siapa dirinya di tengah perjumpaan dengan berbagai referensi budaya.


Ia bukan berarti masyarakat tidak boleh menyerap budaya asing. Krisis terjadi ketika proses penyerapan berlangsung tanpa kemampuan kritis untuk membedakan, memilih, mengolah, dan menciptakan kembali.


Dalam kasus SKNC, penggunaan referensi dari internet tanpa pemahaman yang memadai—sebagaimana diakui peserta—menjadi contoh kecil dari persoalan tersebut.


Kita tidak boleh membesar-besarkan satu peristiwa menjadi kesimpulan bahwa seluruh masyarakat Indonesia telah kehilangan identitas budayanya. Tetapi kita juga tidak boleh mengecilkan peristiwa tersebut sebagai sekadar hiburan. Sebab kebudayaan dibangun dari ribuan praktik kecil yang dilakukan masyarakat setiap hari.


Persoalan ini juga relevan dibicarakan dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran. Bukan karena terdapat bukti bahwa pemerintah pusat menyebabkan penampilan SKNC tersebut, melainkan karena pemerintahan sekarang secara resmi justru menempatkan kebudayaan sebagai bagian penting agenda pembangunan nasional.


RPJMN 2025–2029 mencantumkan prioritas untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antarumat beragama. Dokumen tersebut juga menempatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.


Artinya, bila negara memang ingin membangun Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkepribadian, pembangunan kebudayaan tidak boleh diperlakukan sebagai pelengkap pembangunan ekonomi.


Kebudayaan bukan dekorasi pembangunan. Kebudayaan adalah fondasi identitas bangsa. Bahkan strategi Kementerian Kebudayaan 2025–2029 menempatkan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sebagai bagian dari agenda kebudayaan nasional, sekaligus merespons tantangan globalisasi dan transformasi digital.


Karena itu, kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya diarahkan pada seberapa serius negara membangun literasi dan ekosistem kebudayaan. Jika negara membiarkan ruang kebudayaan berjalan semata-mata berdasarkan logika viralitas, pasar tontonan, dan algoritma media sosial, maka gagasan Trisakti mengenai kepribadian dalam kebudayaan akan semakin jauh dari kenyataan.


Bung Karno tidak pernah mengajarkan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang menutup diri. Yang ditolak adalah posisi sebagai bangsa yang kehilangan kemampuan menentukan dirinya sendiri.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X