• Kamis, 19 November 2026

Hasil Kepemimpinan Nusron: Birokrasi Pertanahan Dekat dengan Korporasi, Bukan Petani

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 17 September 2026 | 11:38 WIB

Maka, negara semestinya menguji klaim-klaim tersebut secara objektif: siapa pemegang haknya, bagaimana sejarah penguasaannya, bagaimana status hukumnya, dan apakah terdapat ketimpangan penguasaan tanah. Bukan menggeneralisasi perjuangan rakyat sebagai ancaman terhadap aset negara.


Dalam konteks agraria, bahaya muncul apabila ukuran “kepastian hukum” hanya diterjemahkan sebagai kepastian bagi pemegang sertifikat dan kepentingan investasi, sementara sejarah penguasaan tanah, ketimpangan struktural, dan pengalaman masyarakat yang kehilangan akses terhadap tanah ditempatkan sebagai persoalan sekunder.


Negara akhirnya berisiko menjadi arena reproduksi ketimpangan. Padahal, Kementerian ATR/BPN bukan kementerian yang semata-mata bertugas memfasilitasi investasi. Ia memiliki mandat strategis dalam memastikan tata ruang, pertanahan, kepastian hukum, sekaligus perlindungan hak masyarakat.


Bahkan KPK sendiri sebelum perkara HGB Summarecon mencuat telah mengingatkan bahwa urusan agraria dan pertanahan sangat rentan terhadap korupsi karena bersinggungan dengan pelayanan publik, pengelolaan aset, investasi, pembangunan, dan penerimaan negara. KPK juga menekankan bahwa korupsi dapat tumbuh dari konflik kepentingan yang tidak dikelola, gratifikasi yang dianggap biasa, dan pembiaran terhadap penyimpangan kecil. Karena itu, perkara HGB Bogor seharusnya menjadi momentum untuk menguji kembali sistem pengawasan di ATR/BPN.


Ada paradoks yang harus dijelaskan. Di satu sisi, rakyat yang memperjuangkan reforma agraria harus berhadapan dengan kecurigaan negara. Di sisi lain, ketika proses layanan pertanahan yang berkaitan dengan korporasi justru masuk ke dalam penyidikan KPK karena dugaan suap dan gratifikasi, muncul pertanyaan tentang keberpihakan institusional.


Tentu tidak boleh dibangun kesimpulan serampangan bahwa Kementerian ATR/BPN secara keseluruhan telah menjadi alat oligarki. Begitu pula belum tersedia bukti hukum yang menyatakan Nusron memberikan perintah atau terlibat dalam perkara HGB Summarecon.


Namun, kepemimpinan birokrasi tetap memiliki tanggung jawab politik-administratif atas kualitas sistem yang berada di bawah kewenangannya. Terlebih, KPK menyatakan bahwa empat tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Nusron.


Karena itu, pertanyaan publik terhadap Nusron bukan semata-mata: “Apakah Menteri terlibat?”


Pertanyaan yang lebih fundamental adalah: mengapa jaringan orang yang disebut dekat dengan Menteri dapat berada sedemikian dekat dengan proses pelayanan pertanahan yang kemudian menjadi objek perkara korupsi?


Itulah pertanyaan tata kelola yang harus dijawab secara transparan.


Dalam negara hukum demokratis, negara tidak boleh menjadi alat untuk memperkuat kelompok yang sudah memiliki modal, akses politik, dan kemampuan ekonomi.


Karena itu, reforma agraria lahir dari kebutuhan mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah. Karena itu, Kementerian ATR/BPN harus memastikan bahwa prinsip kepastian hukum tidak berhenti pada kepastian administratif bagi mereka yang telah memiliki modal dan akses. Kepastian hukum juga harus berarti kepastian bagi petani, masyarakat adat, nelayan, dan rakyat kecil yang mempertahankan sumber kehidupannya.


Jika KPK menemukan adanya praktik korupsi dalam pengurusan HGB, semua pihak yang terbukti terlibat harus diproses tanpa pandang bulu. Pada saat yang sama, Kementerian ATR/BPN harus melakukan audit menyeluruh terhadap pola relasi antara pejabat, staf, perantara, dan korporasi yang berurusan dengan layanan pertanahan.


Jangan sampai reformasi birokrasi hanya menghasilkan prosedur yang lebih cepat, tetapi jaringan kekuasaan informal tetap bekerja di belakang meja. Sebab persoalan paling berbahaya bukan hanya ketika seorang pejabat menerima uang. Persoalan yang lebih besar adalah ketika birokrasi negara kehilangan jarak yang sehat dengan kepentingan privat.


Pada titik itulah negara dapat perlahan bergeser: dari pelayan kepentingan publik menjadi arena perebutan rente.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X