• Kamis, 19 November 2026

RUU Migas: Kembali ke Pasal 33, Tapi Jangan Kembali ke Kapitalisme Kroni

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Sabtu, 19 September 2026 | 06:25 WIB
Aerial top view Oil storage warehouse for load or unload oil at loading dock from refinery for transportation on the sea, Energy or Oil Industry concept
Aerial top view Oil storage warehouse for load or unload oil at loading dock from refinery for transportation on the sea, Energy or Oil Industry concept

Pertama, siapa yang mengendalikan BUK Migas. Jangan sampai lembaga yang menguasai sumber daya strategis justru memiliki kewenangan yang terlalu terkonsentrasi tanpa pengawasan yang memadai.


Kedua, siapa yang menikmati manfaat ekonominya. Penerimaan migas harus dapat diterjemahkan menjadi energi yang terjangkau, pembangunan, industrialisasi, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah penghasil.


Ketiga, bagaimana hubungan BUK dengan Pertamina dan badan usaha lainnya. RUU harus menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus mencegah terciptanya monopoli yang tidak produktif. DPR sendiri mencatat bahwa desain BUK perlu dibuat tegas agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun ketidakpastian tata kelola.


Keempat, bagaimana memastikan transparansi. Semakin besar kewenangan dan nilai ekonomi yang dikelola sebuah lembaga, semakin kuat pula kebutuhan terhadap audit, keterbukaan kontrak dan penerimaan, pengawasan parlemen, serta mekanisme pencegahan konflik kepentingan.


Di sinilah kita perlu berhati-hati terhadap romantisme "penguatan negara". Negara yang kuat tidak otomatis berarti negara yang berpihak kepada rakyat.


Sejarah industri migas Indonesia pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa dominasi negara dan besarnya peran perusahaan negara tidak dengan sendirinya menghilangkan persoalan korupsi, konsentrasi kekuasaan, dan hubungan erat antara kekuasaan politik dengan kepentingan bisnis.


Kajian Peter McCawley mengenai krisis Pertamina mencatat bahwa perusahaan minyak negara tersebut berkembang sangat pesat dan memperluas aktivitas bisnisnya ke berbagai sektor. Krisis Pertamina pada pertengahan 1970-an kemudian memperlihatkan persoalan besar mengenai akuntabilitas, ekspansi bisnis, dan tata kelola institusi negara.


Pelajaran sejarahnya jelas: penguasaan negara jangan berubah menjadi penguasaan oleh elite yang mengatasnamakan negara. Inilah batas yang harus dijaga RUU Migas.


Jangan sampai BUK Migas yang dimaksudkan sebagai instrumen Pasal 33 justru berkembang menjadi "negara dalam negara", lembaga dengan kewenangan ekonomi luar biasa yang sulit diawasi, atau arena distribusi konsesi kepada kelompok bisnis yang dekat dengan kekuasaan.


Jika itu terjadi, kita hanya berpindah dari satu bentuk tata kelola bermasalah menuju bentuk lainnya.


Pasal 33 UUD 1945 juga tidak boleh ditafsirkan secara sederhana sebagai negara harus melakukan seluruh aktivitas ekonomi sendiri. Pasal 33 ayat (4), misalnya, menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, wawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.


Artinya, penguasaan negara harus menghasilkan tata kelola ekonomi yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memperbesar kekuasaan negara. Negara harus mampu menentukan arah strategis, memastikan sumber daya dikelola untuk kepentingan nasional, mengendalikan kontrak dan penerimaan, sekaligus membangun iklim usaha yang sehat dan transparan.


Karena itu, yang harus dilawan bukan semata-mata keterlibatan swasta atau asing dalam industri migas. Yang jauh lebih berbahaya adalah privatisasi rente melalui jaringan kekuasaan.


Kapitalisme kroni justru dapat tumbuh subur ketika negara memiliki kewenangan ekonomi yang sangat besar tetapi mekanisme kontrol publik lemah. Dalam kondisi seperti itu, masalahnya bukan apakah perusahaan tersebut milik negara atau swasta. Masalahnya adalah siapa yang mengendalikan akses terhadap sumber daya dan siapa yang menikmati keuntungan dari akses tersebut.


Karena itu, pembahasan RUU Migas seharusnya sekaligus menjadi momentum membangun tata kelola yang mampu memutus mata rantai rente. BUK Migas harus memiliki desain kelembagaan yang profesional, transparan dan bebas dari intervensi kepentingan politik jangka pendek.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X