Ini memperlihatkan kecenderungan yang lebih luas: modal yang sudah besar terus melakukan konsolidasi ke sektor-sektor strategis. Dalam perspektif ekonomi-politik, konsentrasi kepemilikan bukan sekadar persoalan siapa memiliki berapa lembar saham. Konsentrasi modal juga berhubungan dengan siapa yang memiliki kemampuan lebih besar untuk memengaruhi arah industri, akses sumber daya, rantai pasok, kebijakan sektoral, dan distribusi keuntungan ekonomi.
Di sinilah teori elite capture dan rent-seeking menjadi penting. Negara idealnya menjadi institusi yang mengatur kompetisi agar berlangsung adil. Namun, ketika pelaku modal tertentu mempunyai akses jauh lebih besar terhadap pembuat kebijakan, muncul risiko bahwa kebijakan publik berubah menjadi arena pertukaran kepentingan antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi.
Dalam kondisi seperti itu, demokrasi secara formal mungkin tetap berjalan, tetapi struktur ekonominya dapat semakin terkonsentrasi.
Apakah ini kapitalisme kroni? Pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab secara serampangan.
Namun, istilah kapitalisme kroni dapat digunakan sebagai kerangka pertanyaan ekonomi-politik: apakah ekspansi modal yang sangat besar itu berlangsung semata-mata karena efisiensi, kapasitas finansial, dan keputusan bisnis, atau turut ditopang oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan?
Konstitusi Indonesia tidak menempatkan perekonomian semata-mata sebagai arena kebebasan akumulasi modal. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan rakyat.
Karena itu, pertumbuhan kelompok usaha besar tidak otomatis merupakan persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ketika konsentrasi modal berjalan beriringan dengan konsentrasi akses terhadap kekuasaan.
Negara harus memastikan bahwa hubungan pengusaha dan pemerintah tidak menghasilkan privilege yang merusak kompetisi. BEI, KPPU, Kementerian ESDM, dan institusi negara terkait mempunyai ruang untuk memastikan bahwa perubahan kepemilikan BYAN berlangsung transparan, sesuai aturan pasar modal, tidak menciptakan praktik antipersaingan, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Publik juga berhak mengetahui struktur transaksi, sumber pembiayaan, manfaat ekonomi, konsekuensi terhadap konsentrasi industri batu bara, serta potensi perubahan pengendalian perusahaan.
Sebab, dalam ekonomi yang sehat, pengusaha boleh menjadi semakin besar.
Tetapi kekuasaan ekonomi tidak boleh berubah menjadi kekuasaan politik yang tidak terkendali. Begitu pula sebaliknya: kekuasaan politik tidak boleh menjadi kendaraan bagi akumulasi kekayaan segelintir pemilik modal.
Redaksi Energi Juang News