• Kamis, 19 November 2026

"Kluster Mewah" Lapas Cibinong Terbongkar, Menteri Imipas Tak Mundur?

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 29 September 2026 | 05:40 WIB

Temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai dugaan keberadaan “kluster mewah” di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, bukan sekadar persoalan fasilitas di sebuah lembaga pemasyarakatan. Peristiwa ini merupakan ujian serius terhadap tata kelola pemasyarakatan, pengawasan internal, dan pertanggungjawaban politik Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.


Ombudsman menemukan kawasan yang terpisah dari blok hunian umum ketika melakukan inspeksi mendadak pada Rabu, 23 September 2026. Di lokasi tersebut ditemukan lebih dari 10 kamar dengan fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, dan perlengkapan memasak. Ombudsman juga menemukan sejumlah orang yang diduga merupakan warga binaan serta minuman beralkohol di salah satu lokasi.


Namun, Ditjenpas memberikan klarifikasi berbeda. Dirjenpas Mashudi menyatakan kawasan tersebut merupakan rumah dinas pejabat, mess petugas, dan rumah asimilasi bagi warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan. Pada saat yang sama, Ditjenpas menyatakan pemeriksaan dan pendalaman masih berlangsung.


Di sinilah persoalan sesungguhnya bermula: negara harus memastikan siapa yang benar melalui investigasi yang transparan, bukan sekadar melalui pernyataan institusional.


Lebih jauh, Kementerian Imipas telah menonaktifkan lima pejabat struktural Lapas Cibinong, termasuk Kalapas Wisnu Hani Putranto, untuk kepentingan pemeriksaan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa temuan Ombudsman dipandang serius oleh kementerian. Tetapi pencopotan pejabat di tingkat lapas tidak otomatis menyelesaikan pertanyaan mengenai tanggung jawab pada level yang lebih tinggi.


Dalam teori principal-agent, birokrasi merupakan hubungan antara pemberi mandat politik dengan aparatur yang menjalankan mandat tersebut. Menteri sebagai pemegang otoritas politik memiliki tanggung jawab memastikan sistem yang berada di bawah kendalinya berjalan sesuai hukum, standar pelayanan, dan tujuan kebijakan.


Karena itu, jika sebuah penyimpangan hanya dilihat sebagai kesalahan individu di tingkat paling bawah, terdapat risiko terjadinya apa yang dalam kajian administrasi publik disebut organizational failure: kegagalan sistem yang kemudian dibebankan kepada individu tertentu.


Persoalan Lapas Cibinong harus dijawab dengan pertanyaan yang lebih mendasar:


Siapa yang mengetahui keberadaan fasilitas tersebut?
Sejak kapan fasilitas itu digunakan?
Siapa yang memiliki kewenangan memberikan izin?
Apakah ada warga binaan yang mendapatkan fasilitas berbeda berdasarkan kemampuan ekonomi atau kedekatan tertentu?
Apakah terdapat pembayaran atau transaksi untuk memperoleh fasilitas tersebut?
Apakah fasilitas dan penggunaannya tercatat secara resmi dalam administrasi pemasyarakatan?


Dan yang paling penting: mengapa sistem pengawasan internal tidak menemukan persoalan tersebut sebelum Ombudsman melakukan inspeksi mendadak?


Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah bangunan itu secara administratif disebut “rumah dinas”, “mess”, atau “rumah asimilasi”. Sebab, nomenklatur bangunan tidak dengan sendirinya menjawab persoalan mengenai penggunaannya.


UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Sistem tersebut harus menjunjung asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, proporsionalitas, profesionalitas, serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.


Dengan demikian, kehilangan kemerdekaan merupakan konsekuensi pidana, bukan tiket untuk mendapatkan fasilitas istimewa karena kekayaan. Sebaliknya, warga binaan juga tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Sistem pemasyarakatan harus menjamin perlakuan yang manusiawi sekaligus menjaga prinsip kesetaraan.


Di sinilah teori Erving Goffman tentang “total institution” relevan untuk membaca persoalan pemasyarakatan. Lapas merupakan institusi dengan kontrol kuat terhadap kehidupan warga binaan. Karena itu, perbedaan perlakuan di dalam institusi tersebut harus memiliki dasar hukum dan administratif yang jelas.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X