• Kamis, 19 November 2026

Silfester Matutina Belum Dieksekusi, Ada Apa dengan Kejagung?

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Selasa, 29 September 2026 | 10:01 WIB

Justru keterangan-keterangan tersebut memperkuat pertanyaan publik: jika perintah eksekusi sudah pernah diterbitkan dan kemudian Kejagung kembali memerintahkan pelaksanaan eksekusi, mengapa perkara ini masih berlarut-larut?


Di titik ini, masalahnya bukan semata-mata apakah seorang terpidana hadir atau tidak hadir. Masalah utamanya adalah kemampuan institusi negara memastikan putusan pengadilan dilaksanakan.


Dalam perspektif teori negara hukum, hukum bukan sekadar kumpulan norma yang tertulis di atas kertas. Hukum harus memiliki kemampuan untuk bekerja dalam kenyataan.


Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa bekerjanya sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum (legal substance), tetapi juga struktur hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture).


Kasus Silfester memperlihatkan persoalan pada wilayah struktur. Normanya tersedia. Putusannya tersedia. Institusi pelaksananya juga tersedia.


Tetapi apabila putusan yang telah inkracht tetap tidak terlaksana dalam waktu bertahun-tahun, publik berhak mempertanyakan apakah struktur penegakan hukumnya bekerja sebagaimana mestinya.


Sebab, apa artinya negara memiliki pengadilan yang mampu menghasilkan putusan apabila putusan tersebut kemudian tidak mempunyai konsekuensi nyata?


Prinsip negara hukum menuntut kesetaraan di hadapan hukum. Karena itu, persoalan eksekusi tidak boleh dibaca berdasarkan siapa terpidananya, apa latar belakang politiknya, organisasi apa yang dipimpinnya, atau dengan siapa ia memiliki kedekatan.


Putusan pengadilan harus berlaku berdasarkan hukum, bukan berdasarkan status sosial maupun politik seseorang. Justru karena Silfester Matutina dikenal sebagai Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), perkara ini semakin penting untuk dijelaskan secara transparan. Publik membutuhkan kepastian bahwa keterlambatan eksekusi tidak berkaitan dengan pertimbangan non-yuridis apa pun.


Belum terlaksananya eksekusi selama bertahun-tahun  menjadi indikasi adanya kegagalan serius dalam tata kelola pelaksanaan putusan, yang patut diperiksa secara internal oleh Kejaksaan Agung. Bahkan, bisa dikatakan hal ini merupakan kelalaian dahsyat dalam perspektif penegakan hukum karena rentang waktu terlalu panjang untuk dianggap sebagai persoalan administratif yang remeh.


Enam tahun, tujuh tahun, atau bahkan lebih bukanlah jeda yang kecil ketika yang ditunggu adalah pelaksanaan pidana penjara. Jika eksekusi dapat tertunda bertahun-tahun tanpa penjelasan yang memadai, maka yang terkikis bukan hanya kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.


Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Terkini

X