• Kamis, 19 November 2026

Selamatkan Konstitusi, Pemakzulan Wakil Presiden Jadi Urgensi

Photo Author
HD, EnergiJuangNews.com
- Kamis, 8 Oktober 2026 | 12:01 WIB

Jika fakta persidangan menunjukkan ketiadaan bukti dokumen tersebut, maka secara objektif subjek hukum yang bersangkutan dikategorikan tidak memenuhi syarat formil keabsahan jabatan. Impeachment dalam konteks ini bukanlah semata-mata manuver politik partisan, melainkan sebuah instrumen pemulihan konstitusional (constitutional remedy). Tanpa adanya proses pertanggungjawaban melalui mekanisme ini, preseden buruk akan tercipta: bahwa cacat persyaratan substantif dapat diputihkan begitu saja oleh waktu dan pelantikan seremonial.


Putusan Mahkamah Konstitusi terkait polemik ijazah ini telah membuka kotak Pandora yang selama ini diselimuti kabut keraguan. Konstitusi kita tidak boleh dibiarkan berkompromi dengan ketidaklengkapan syarat fundamental seorang pemimpin negara.


Jika Indonesia benar-benar ingin merawat negara hukum yang bermartabat, temuan lembaga yudisial tertinggi ini harus ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan rakyat (DPR/MPR) menggunakan hak konstitusionalnya. Menuntut proses pemakzulan bukan bentuk pembangkangan, melainkan wujud tertinggi kecintaan pada konstitusi—agar republik ini tetap berdiri di atas fondasi hukum yang jujur, bersih, dan berdaulat.


Redaksi Energi Juang News

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.
Halaman:

Editor: HD

Tags

Terkini

X