Langkah ini mencerminkan pengejawantahan nyata dari Pasal 33 UUD 1945 dan semangat Trisakti Bung Karno: berdaulat di bidang ekonomi. Negara hadir memastikan bahwa teknologi digital tidak menjadi alat baru untuk memarjinalkan rakyat, melainkan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Perpres Nomor 27 Tahun 2026 telah meletakkan fondasi yuridis yang kokoh. Tantangan berikutnya tentu berada pada aspek implementasi dan pengawasan yang ketat dari pemerintah, agar korporasi platform tidak mencari celah hukum untuk menggerus hak-hak pengemudi.
Pada akhirnya, pengakuan status sebagai pelaku usaha mikro dan jaminan proteksi bagi hasil 92 persen membuktikan bahwa api ajaran Bung Karno—bahwa keberpihakan kepada "wong cilik" adalah poros utama kebijakan negara—tetap relevan melintasi zaman, bahkan di tengah lanskap ekonomi digital abad ke-21. Marhaenisme hari ini bukan lagi soal petani di sawah atau nelayan di laut, melainkan tentang jutaan pengemudi ojol yang berjuang menafkahi keluarga di atas aspal ibu kota.
Redaksi Energi Juang News