Pemerintah juga wajib menahan diri dari tindakan atau kebijakan yang secara langsung memburukkan kualitas hidup dan kesehatan jiwa warganya.
Hasil survei CELIOS yang menunjukkan evaluasi negatif terhadap efektivitas kebijakan pemerintah merupakan cermin bahwa kewajiban to fulfill dan to respect belum dijalankan secara optimal. Kebijakan yang melahirkan kecemasan kolektif menunjukkan kegagalan dalam memenuhi standar kualitatif pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Konstitusi Indonesia tidak didirikan sekadar untuk menggemukkan angka pertumbuhan ekonomi makro di atas kertas atau mempercantik citra pimpinan di panggung politik. Konstitusi dirancang untuk melindungi manusia Indonesia—tubuh dan jiwanya.
Temuan survei CELIOS mengenai 75% masyarakat yang mengalami stres akibat kebijakan pemerintah harus dijadikan alarm konstitusional. Angka tersebut bukan sekadar statistik evaluasi dua tahun kepemimpinan, melainkan bukti otentik bahwa Pemerintahan Prabowo-Gibran sedang berada dalam posisi cederanya pelaksanaan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Jika pemerintah tidak segera melakukan koreksi radikal atas kebijakan fiskal, ekonomi, dan komunikasinya, maka negara telah melangkah jauh meninggalkan esensi tertinggi dari pendirian Republik ini: keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.
Redaksi Energi Juang News