Kedua, mencegah terbangunnya jaringan konfliktual atau kolusi lokal yang terlalu lama di satu wilayah penugasan.
Ketiga, memberikan penyegaran kepemimpinan serta kesempatan pengembangan karier bagi personel.
Sering kali, persepsi publik terjebak pada fallacy (sesat pikir) post hoc ergo propter hoc—menganggap bahwa karena peristiwa B (mutasi) terjadi setelah peristiwa A (penangkapan politisi), maka peristiwa A pasti menjadi penyebab tunggal peristiwa B. Padahal, keputusan mutasi di tubuh Polri melalui mekanisme Wanjakti (Dewan Kebijakan Tinggi) melibatkan pertimbangan administratif yang kompleks dan sering kali telah direncanakan jauh hari sebelum sebuah kasus mencuat ke permukaan publik.
Pada akhirnya, kasus penangkapan tiga anggota DPRD Surabaya dari Partai Gerindra ini adalah ujian sekaligus momentum bagi Polri untuk menunjukkan tajinya sebagai institusi yang profesional dan mandiri. Keberanian menangkap politisi dari partai penguasa adalah bukti positif bahwa hukum masih memiliki gigi di hadapan kekuasaan.
Di sisi lain, narasi seputar mutasi tujuh anggota Satresnarkoba tidak boleh dibiarkan menjadi distorsi yang mendelegitimasi kinerja kepolisian itu sendiri. Yang harus dikawal oleh masyarakat, media, dan civil society bukanlah siapa yang dimutasi atau dipertahankan, melainkan substansi pembuktian hukum di pengadilan.
Selama proses hukum terhadap para tersangka berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel sesuai koridor undang-undang, maka spekulasi politik seputar mutasi internal Polri akan dengan sendirinya kehilangan relevansi. Keadilan substantif harus ditegakkan, dan institusi penegak hukum wajib dijaga agar tetap berada pada koridor konstitusional, jauh dari intervensi kuasa mana pun.
Redaksi Energi Juang News