Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Penobatan Kota Parepare sebagai kota paling intoleran tahun ini oleh Setara Institute bukan sekadar teguran moral, tapi peringatan keras bahwa semangat kebangsaan kita tengah diuji. Salah satu pemicu utama peringkat memalukan ini adalah penolakan DPRD Parepare terhadap rencana pembangunan Sekolah Kristen Gamaliel. Keputusan ini bukan hanya menciderai semangat toleransi, tetapi juga menyalahi prinsip-prinsip dasar negara yang kita junjung tinggi—yakni Pancasila dan UUD 1945.
Parepare Kota Paling Intoleran dan Penolakan Sekolah Kristen Gamaliel
Dalam laporan Setara Institute, Parepare berada di posisi terbawah dari 94 kota dalam Indeks Kota Toleran 2024. Sementara itu, The Wahid Institute turut mengkritisi keras sikap penolakan terhadap lembaga pendidikan berbasis agama, terutama karena alasan tersebut berakar pada prasangka dan diskriminasi agama. Padahal, Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, bukan keseragaman. Kebijakan publik yang lahir dari tekanan kelompok tertentu dan mengorbankan hak konstitusional minoritas adalah bentuk nyata dari pembusukan demokrasi itu sendiri.
Konstitusi kita jelas: Pasal 28E UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Pasal 31 juga menegaskan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Menolak berdirinya sekolah hanya karena berbasis agama tertentu tidak hanya bertentangan dengan semangat konstitusi, tetapi juga merusak sistem demokrasi yang seharusnya mengayomi semua golongan.
Pancasila, UUD 1945, dan Kewajiban Negara Melindungi Kebebasan Beragama
Teori multikulturalisme dari Bhikhu Parekh menyatakan bahwa negara modern yang adil adalah negara yang mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak kelompok yang berbeda secara budaya, agama, dan etnis. Ketika suatu pemerintahan daerah menutup ruang bagi keberagaman, ia sejatinya telah gagal menjalankan mandat kenegaraannya.
Baca juga : Penolakan Renovasi HKBP Kulim Jaya: Ancaman bagi Kebinekaan Indonesia
Yang lebih memprihatinkan, intoleransi ini tak hanya muncul dari masyarakat, tapi justru dilegitimasi oleh lembaga legislatif daerah. Ini menunjukkan adanya kemunduran dalam pemahaman aparatur negara terhadap nilai-nilai kebangsaan. Keberpihakan pada mayoritas dengan mengabaikan hak-hak kelompok minoritas adalah pengkhianatan terhadap asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.