Oleh: Esteria Tamba
(Penulis, Aktivis)
Energi Juang News, Jakarta– Pada Tahun 2024, Setara Institute kembali merilis temuan yang menggelisahkan: Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) terbanyak di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak melakukan pelanggaran KBB dengan 38 peristiwa.
Fakta ini menjadi tamparan keras bagi daerah yang secara historis kerap dibanggakan karena dinamika sosial dan budaya yang kaya. Namun kenyataan di lapangan berkata lain.
Ini bukan hanya angka. Di balik setiap data pelanggaran, terdapat rumah ibadah yang disegel, komunitas yang diintimidasi, serta warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar. Ketika intoleransi semakin mengakar di institusi dan budaya lokal, maka ancaman terhadap demokrasi dan kemanusiaan semakin nyata.
Di tengah situasi ini, satu nama kembali menjadi harapan: Dedi Mulyadi. Sosok ini pernah mencuri perhatian nasional ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta (2008–2018) dengan langkah-langkah tegas melawan intoleransi. Ia membentuk sistem pendidikan yang merayakan keberagaman agama.
Namun, kepemimpinan kabupaten tentu berbeda dengan tantangan skala provinsi. Jabar memiliki lebih dari 48 juta penduduk dan terdiri dari banyak kota/kabupaten yang kompleks secara sosial dan politik. Tantangannya jauh lebih besar, apalagi jika intoleransi sudah menjelma menjadi praktik struktural dalam birokrasi dan masyarakat.
Meski demikian, rekam jejak Dedi Mulyadi tidak bisa diabaikan begitu saja. Saat banyak pemimpin memilih jalan aman untuk merawat elektabilitas, ia memilih jalur konfrontatif terhadap ekstremisme dan intoleransi.