goresan-pena

Sekolah Swasta Harus Gratis? Antara Putusan MK dan Tantangan Nyata di Lapangan

ET
Senin, 2 Juni 2025 | 15:00 WIB



MK sendiri menyadari dilema ini. Dalam keterangannya, MK menyebut bahwa tidak adil jika sekolah swasta yang mandiri dipaksa menggratiskan layanan pendidikannya tanpa dukungan fiskal. Karena itu, konsep “gratis” di sini tidak berlaku menyeluruh, melainkan selektif: hanya untuk sekolah swasta yang beroperasi di wilayah minim sekolah negeri, menerima bantuan negara (seperti BOS atau beasiswa), namun masih memungut biaya secara tidak wajar.





Pemerintah pun dihadapkan pada pekerjaan rumah besar: merancang skema pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Penataan ulang alokasi anggaran pendidikan yang 20% dari APBN perlu dikaji serius. Pendidikan gratis bukan soal slogan, tetapi soal eksekusi anggaran yang tepat sasaran.





Yang perlu digarisbawahi adalah urgensi kejelasan: sekolah swasta mana yang wajib gratis, dalam kondisi seperti apa, dan siapa yang bertanggung jawab atas pembiayaannya? Jika pemerintah tidak segera mengatur teknis implementasinya, keputusan progresif ini berisiko menimbulkan kebingungan dan resistensi.





Masyarakat berhak mendapat pendidikan dasar yang layak, tidak peduli di mana mereka tinggal atau siapa penyelenggaranya. Namun keadilan sosial juga menuntut agar lembaga pendidikan swasta yang mandiri dan berkualitas tetap bisa hidup dan berkembang. Negara harus hadir sebagai penengah bukan hanya pembuat aturan, tapi juga pelaksana solusi konkret.





Redaksi Energi Juang News


Halaman:

Tags

Terkini