goresan-pena

Rakyat Terusir Dari Tesso Nilo: Manifestasi Kapitalisme Negara

HD
Selasa, 15 Juli 2025 | 07:00 WIB



Hal itu bisa dimaklumi, sebab TNTN  merupakan kawasan eks HPH PT Dwi Marta dan Inhutani.





Sementara, bila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, yang dimaksud dengan taman nasional itu harus hutan alami atau primer.





Demikian juga PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional yang mengatur penunjukan taman nasional harus hutan alami, bukan eks HPH perusahaan.





Lalu pada penunjukan tahap kedua pada tahun 2009, ketika ada perluasan hingga menjadi 81 ribu hektare, lahan tambahan TNTN masih eks HPH perusahaan. Artinya, sebuah penegasan kembali bahwa kawasan itu bukan hutan murni (primer).





Dan berdasarkan inventarisasi oleh Balai TNTN dan WWF,  kala itu sudah ada 28 ribu hektare lahan yang dikuasai masyarakat.





Namun, lahan masyarakat ini tidak dikeluarkan dari penunjukkan dan penetapan TNTN. Hal inilah yang menimbulkan pandangan negara, bahwa masyarakat di TNTN itu adalah 'perambah' yang harus diusir.





Namun Pemerintah ingin mengusir masyarakat perambah, untuk kemudian memasukkan BUMN perkebunan. Aneh bukan?





Namun, bila kita meninjau pola pengelolaan sumber daya kehutanan oleh  negara sejak dulu, maka yang terjadi di TNTN itu tidaklah aneh. Sebab orientasi dari pengelolaan kehutanan negara ini dari dulu memang tak pro rakyat, tapi pro pemodal, baik swasta maupun BUMN yang merupakan representasi kapitalisme negara.

Halaman:

Tags

Terkini