goresan-pena

Transfer Data ke Asing : Waspadai Ancaman Bagi Kedaulatan Digital!

HD
Jumat, 25 Juli 2025 | 06:00 WIB



Selain ekonomi, dampak politik dari transfer data lintas batas ini juga harus diperhitungkan. Ketika data milik Indonesia dikuasai pihak asing, maka opini publik hingga kebijakan negara pun bisa dipengaruhi.





Apalagi ketika data itu jatuh ke tangan institusi maupun perusahaan milik Amerika Serikat (AS). Karena untuk diketahui, AS menerapkan CLOUD Act yang memungkinkan pemerintah AS memaksa perusahaan teknologi menyerahkan data dari negara lain tanpa seizin pemerintah negara tersebut.





Bila hal itu terjadi, kedaulatan digital Indonesia jelas terancam.





Indonesia sebenarnya sudah memiliki Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur secara ketat soal transfer data lintas negara.





Pertanyaannya, apakah UU ini menjadi pertimbangan pemerintah ketika menyepakati perjanjian dagang dengan AS?





Pemerintah harus ingat, bahwa UU PDP mengizinkan transfer data ke luar negeri hanya jika negara tujuan memiliki tingkat perlindungan memadai, adanya perjanjian internasional yang mengikat, atau munculnya persetujuan eksplisit dari pemilik data.





Sehingga, mengabaikan UU PDP  demi sebuah perjanjian dagang adalah pelanggaran serius terhadap UU.





Lebih dari itu, seharusnya pemerintah Indonesia menempatkan kedaulatan digital sebagai tolok ukur dalam mengikat perjanjian ekonomi atau bisnis dengan pihak asing. Jangan sampai aset strategis bangsa, termasuk aset digital, diserahkan  dengan mudahnya pada pihak asing.

Halaman:

Tags

Terkini