Oleh Hiski Darmayana
(Pemimpin Redaksi Energi Juang News)
Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR 2025 menyebutkan, Indonesia ingin berdamai dengan semua pihak, termasuk negara tetangga. Pun terkait dengan permasalahan perbatasan dengan Malaysia sebagaimana terjadi di perairan Ambalat, Prabowo tak ingin dibenturkan dengan Negeri Jiran itu.
Lalu apa yang sebenarnya terjadi di blok Ambalat?
Sengketa yang berpangkal dari saling klaim antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat memiliki cerita agak panjang. Dulu, Belanda sebagai negeri penguasa Hindia Belanda, serta Inggris sebagai negeri penjajah Malaya sepakat menentukan tapal batas di Pulau Kalimantan melalui Konvensi London 1891.
Dalam konvensi itu, blok Ambalat disinggung di Pasal ke-4 :
“Dari 4° 10’ garis lintang utara di pantai timur perbatasan akan diteruskan ke timur sejurus garis paralel, melintasi Pulau Sebittik (Sebatik). Porsi pulaunya (di utara) disituasikan milik British North Borneo Company dan porsi selatan dari garis paralelnya milik Belanda.”
Maka setelah kemerdekaan Republik Indonesia, area Ambalat yang merupakan bagian selatan menurut konvensi itu pun menjadi bagian dari teritorial Indonesia.
Lalu pada 1969, Indonesia dan Malaysia melakukan survei dasar laut untuk menetapkan batas landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).